DigoID – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah diterpa badai serius. Di saat program yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak Indonesia itu terus berjalan, isu dugaan jual beli titik dapur dan potensi penyimpangan anggaran justru mencuat ke permukaan. Di tengah sorotan tersebut, Presiden Prabowo mengambil langkah mengejutkan dengan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dari jabatannya.

Keputusan yang diumumkan Selasa (2/6/2026) itu memicu spekulasi luas. Apalagi, pencopotan dilakukan saat BGN tengah menjadi sasaran kritik terkait tata kelola program MBG yang mengelola anggaran dalam jumlah besar.

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengakui adanya informasi mengenai dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang menyeret nama mantan Kepala BGN tersebut.

"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa pencopotan Dadan bukan sekadar pergantian jabatan biasa. Istana disebut telah lama menerima berbagai laporan terkait kejanggalan dalam pengelolaan BGN, mulai dari aspek manajemen hingga potensi penyimpangan di lapangan.

Sebagai lembaga yang menjadi motor utama pelaksanaan MBG, BGN mengelola program strategis dengan cakupan nasional dan anggaran yang sangat besar. Karena itu, setiap celah penyimpangan dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Dudung menegaskan Presiden tidak ingin ada satu pun pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun, ada yang menyimpang dari program beliau, karena itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegasnya.

Kasus dugaan jual beli titik dapur MBG menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan internal pemerintah. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia itu kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas pelaksanaannya.

Di tengah meningkatnya sorotan publik, langkah pencopotan Kepala BGN dinilai sebagai upaya cepat pemerintah untuk meredam potensi krisis kepercayaan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi penggunaan anggaran negara.

Dudung menegaskan Presiden tidak mentoleransi praktik korupsi maupun penyimpangan yang berpotensi menggerus manfaat program bagi masyarakat.

"Tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyasar individu, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola dan manajemen lembaga. Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi, melainkan juga sistem pengawasan yang mampu menutup peluang praktik percaloan proyek dan penyalahgunaan kewenangan.

Pemerintah kini disebut tengah melakukan pembenahan internal untuk memastikan tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program yang menyangkut kepentingan jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Dudung bahkan memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan awal Presiden.

"Ini yang akan kita kawal terus, pokoknya saya akan cek di lapangan dan yang saya temukan, akan saya sampaikan ke wartawan. Saya nggak ada beban," pungkasnya.

Mencuatnya dugaan jual beli titik dapur MBG sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintah. Di satu sisi, program ini menjadi andalan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun di sisi lain, dugaan penyimpangan menunjukkan bahwa program bernilai triliunan rupiah tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih ketat agar benar-benar sampai kepada masyarakat tanpa tersandera kepentingan segelintir pihak.