DigoID – Ancaman banjir yang terus menghantui kawasan Bandung Raya dan persoalan sampah yang kian mendesak mendorong Bupati Bandung Dadang Supriatna mengambil langkah tidak biasa. Ia menginisiasi pertemuan lintas pemangku kepentingan se-Bandung Raya untuk menyatukan langkah menghadapi dua persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi momok masyarakat.

Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir DAS Citarum dan Permasalahan Sampah Bandung Raya itu digelar di Gedung Moh Toha Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Rabu (3/6/2026).

Dalam forum tersebut, Dadang Supriatna menegaskan bahwa banjir dan sampah bukan lagi persoalan satu daerah. Dampaknya dirasakan oleh seluruh wilayah Bandung Raya, mulai Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0624 Kabupaten Bandung yang langsung merespons inisiatif ini. Persoalan banjir dan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi menjadi persoalan bersama Bandung Raya yang harus diselesaikan secara kolaboratif," ujar Dadang Supriatna.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan pengalaman selama ini membuktikan bahwa normalisasi Sungai Citarum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan banjir di wilayah Bandung Selatan. Ia mencontohkan normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum pada 2010 serta Program Citarum Harum sejak 2018 yang berhasil mempercepat surutnya genangan di sejumlah kawasan rawan banjir seperti Baleendah dan Dayeuhkolot.

Namun kondisi tersebut kini kembali menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, sedimentasi di alur Sungai Citarum diperkirakan telah mencapai sekitar 10 juta meter kubik. Penumpukan sedimentasi itu menyebabkan kapasitas sungai terus berkurang dan meningkatkan risiko banjir ketika curah hujan tinggi.

"Karena itu kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi. Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi atau satu daerah," katanya.

Selain normalisasi Sungai Citarum, Kang DS menilai penanganan anak-anak sungai juga menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Untuk mempercepat upaya tersebut, Pemkab Bandung telah membentuk tim pentahelix di sembilan kecamatan rawan banjir. Tim itu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat normalisasi saluran air dan anak sungai.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah membuat pendekatan kolaboratif menjadi satu-satunya jalan yang harus diperkuat agar persoalan banjir bisa ditangani secara lebih efektif.

Kang DS juga mengingatkan pentingnya kepatuhan para pengembang dan perusahaan terhadap aturan tata ruang yang mewajibkan penyediaan lahan retensi air. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung, setiap pengembang diwajibkan menyediakan dan menghibahkan minimal 10 persen lahannya untuk kepentingan pengendalian banjir, baik melalui pembangunan embung, kolam retensi maupun polder.

Tak hanya banjir, persoalan sampah juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Dadang menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas. Jika tidak segera diantisipasi, Bandung Raya berpotensi menghadapi persoalan sampah yang lebih serius pada masa mendatang.

"Kami berharap pertemuan ini menghasilkan masukan dan langkah-langkah konkret. Tujuannya semata-mata untuk kepentingan masyarakat Bandung Raya, baik dalam penanganan banjir maupun pengelolaan sampah yang berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak dalam mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi bersama.

Menurut Samto, persoalan banjir dan sampah tidak akan selesai jika setiap daerah berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, sinergi lintas wilayah dan lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian masalah yang selama ini membebani masyarakat Bandung Raya.

"Dengan duduk bersama seperti ini, kami berharap lahir keputusan dan langkah konkret yang dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir dan sampah di wilayah Bandung Raya," ujar Samto.

Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penanganan banjir DAS Citarum dan persoalan sampah kini tidak lagi bisa ditunda. Dengan sedimentasi Sungai Citarum yang terus meningkat dan kapasitas TPA Sarimukti yang semakin menipis, seluruh daerah di Bandung Raya dituntut bergerak bersama agar dua persoalan kronis itu tidak terus berulang dan semakin membebani kehidupan masyarakat.