DigoID – Di saat sejumlah daerah mulai mempertimbangkan langkah darurat untuk menghadapi krisis sampah, Pemerintah Kabupaten Bandung memilih fokus membangun solusi jangka panjang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan persoalan sampah yang terjadi saat ini memang sudah berada pada level mengkhawatirkan, namun yang lebih dibutuhkan adalah percepatan pengelolaan, bukan sekadar penetapan status darurat.

Pernyataan tersebut disampaikan Dadang menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan sampah di Bandung Raya, termasuk langkah Pemerintah Kota Bandung yang mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut KDS sapaan Bupati Bandung Dadang Supriatna, jika berbicara kondisi riil di lapangan, persoalan sampah sebenarnya sudah menjadi keadaan yang harus ditangani secara serius oleh seluruh daerah.

"Kalau berbicara darurat, sebenarnya semua sudah darurat. Sampah ini sudah menjadi persoalan yang tidak bisa dihindari lagi. Tetapi yang paling penting bukan statusnya, melainkan bagaimana kita menghadirkan solusi yang nyata," ujar KDS, Selasa (2/6/2026).

Ia menegaskan, Kabupaten Bandung tidak ingin terus bergantung pada Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti sebagai tujuan akhir pembuangan sampah. Menurutnya, pola tersebut tidak akan pernah menyelesaikan masalah jika produksi sampah terus meningkat setiap hari.

Karena itu, Pemkab Bandung kini mengubah fokus penanganan dengan memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya atau dari hulu.

"Sarimukti bukan solusi. Yang harus kita bangun adalah sistem pengolahan dari hulu. Sampah harus selesai sejak dari lingkungan masyarakat, desa, dan kawasan permukiman," katanya.

KDS mengungkapkan, upaya mempercepat penanganan sampah kini mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bahkan pada Selasa pagi, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait peluang pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern khusus untuk Kabupaten Bandung.

Hasil komunikasi tersebut membuka peluang pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas besar yang mampu mengurangi beban pembuangan ke Sarimukti secara signifikan.

"Tadi pagi saya telepon Sekjen Kemendagri. Alhamdulillah ada tawaran untuk membangun pengolahan sampah khusus Kabupaten Bandung dengan kapasitas minimal 600 ton per hari. Ini tentu menjadi peluang besar untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini kita hadapi," ungkapnya.

Selain itu, KDS juga menyatakan kesiapan Kabupaten Bandung untuk mengikuti langkah pembangunan insinerator apabila proyek serupa direalisasikan di kawasan Sarimukti.

Saat ini, tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung memang tidak ringan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, produksi sampah harian di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 620 ton yang dapat tertangani melalui berbagai sistem pengolahan yang ada saat ini. Artinya, masih terdapat lebih dari 1.000 ton sampah yang setiap hari harus dicarikan solusi pengelolaannya.

"Yang sudah bisa diselesaikan saat ini sekitar 620 ton. Masih ada kurang lebih 1.200 ton lagi yang harus kita tuntaskan. Ini yang terus kami upayakan," kata KDS.

Untuk menekan volume sampah yang tidak tertangani, Pemkab Bandung juga terus mendorong peran aktif pemerintah desa dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing. Instruksi telah diberikan agar setiap desa memiliki langkah konkret dalam pengurangan dan pengolahan sampah sebelum akhirnya menjadi residu.

Menurut KDS, semakin banyak sampah yang bisa diselesaikan di tingkat desa, maka semakin kecil pula beban yang harus dibawa ke tempat pembuangan akhir.

"Kita sedang memperkuat pengelolaan berbasis desa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi yang efektif karena residu yang dibuang nantinya semakin sedikit," ujarnya.

Di tengah besarnya tantangan tersebut, Dadang memastikan Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus mencari berbagai terobosan agar persoalan sampah tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

"Persoalan sampah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Karena itu kami terus mencari solusi terbaik. Yang terpenting sekarang bukan memperdebatkan status darurat, tetapi memastikan sampah yang setiap hari diproduksi masyarakat bisa dikelola dengan baik dan berkelanjutan," pungkasnya.