DigoID - Pemerintah Kabupaten Bandung mulai memetakan langkah besar untuk mengejar ketertinggalan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb secara khusus memerintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, untuk segera mendata UMKM yang belum tersertifikasi halal sekaligus menyusun pola jemput bola agar proses sertifikasi bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Menurut Ali, persoalan utama yang selama ini dihadapi bukan hanya soal biaya atau prosedur, melainkan minimnya informasi yang diterima pelaku UMKM.

"Sekarang tugas kita jangan pernah menunggu bola lagi. Kita harus jemput bola. Banyak UMKM yang belum tahu harus mulai dari mana, ke mana mengurus sertifikat halal, dan bagaimana prosesnya," kata Ali, Selasa (2/6/2026).

Ia mengungkapkan, jumlah UMKM di Kabupaten Bandung saat ini mencapai sekitar 178 ribu unit usaha. Namun, yang telah mengantongi sertifikat halal baru berkisar antara 23 ribu hingga 28 ribu UMKM.

Dengan kondisi tersebut, masih ada lebih dari 150 ribu UMKM yang membutuhkan pendampingan agar dapat memperoleh sertifikat halal.

Ali menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan data UMKM tersedia secara akurat dan terbarui.

Ia meminta organisasi-organisasi yang mewadahi UMKM di Kabupaten Bandung dilibatkan dalam proses pendataan sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai jumlah pelaku usaha yang sudah dan belum tersertifikasi.

"Yang paling penting sekarang datanya dulu. Kita harus tahu siapa yang sudah tersertifikasi, siapa yang belum, dan bagaimana progresnya. Percuma kalau menganggarkan program, tapi targetnya tidak jelas," ujarnya.

Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar dalam menyusun program percepatan sertifikasi halal dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Ali juga mengakui, upaya mensertifikasi lebih dari 150 ribu UMKM tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Bandung.

Karena itu, ia mendorong kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, organisasi pengusaha, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kita tidak mungkin mengandalkan APBD sepenuhnya. Makanya harus berkolaborasi. Ada KADIN, HIPMI, CSR perusahaan-perusahaan. Kami mengajak semua pihak ikut membantu percepatan sertifikasi halal untuk UMKM," katanya.

Ali berharap gerakan bersama tersebut mampu mempercepat peningkatan daya saing produk UMKM Kabupaten Bandung sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

"Kalau datanya sudah jelas, targetnya jelas, maka program yang dibuat juga akan terukur dan progresnya bisa kita lihat dari tahun ke tahun," pungkasnya.