DigoiD - Skandal dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) mengguncang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, kini berada di pusaran kasus yang menyeret pejabat imigrasi dan pihak swasta setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) besar-besaran di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Puncaknya, Silmy Karim akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6/2026) malam setelah sebelumnya diminta bersikap kooperatif oleh lembaga antirasuah tersebut. Langkah itu langsung memicu perhatian publik karena Silmy diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang berlangsung pada periode 2023-2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Kasus ini tidak hanya menyeret nama pejabat tinggi negara, tetapi juga membuka dugaan praktik jual beli layanan keimigrasian yang menyangkut penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya mengungkapkan pihaknya telah mengimbau Silmy Karim untuk memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif.

"Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi sebelum Silmy akhirnya mendatangi KPK.

OTT yang berlangsung pada 2-3 Juni 2026 itu menghasilkan penyitaan sejumlah barang bernilai tinggi. Dari tangan para pihak yang diamankan, KPK menyita empat unit mobil, sembilan sepeda motor, tujuh sepeda, uang tunai dalam valuta asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta logam mulia berupa emas.

Seluruh kendaraan yang disita langsung diangkut menggunakan mobil towing menuju kantor KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Tak hanya itu, tim penyidik juga mengamankan belasan orang yang berasal dari unsur pejabat imigrasi dan pihak swasta. Besarnya jumlah pihak yang diamankan memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas.

KPK kini tengah membongkar konstruksi perkara, termasuk menelusuri kemungkinan adanya peran perantara dalam pengurusan dokumen izin tinggal bagi WNA. Penyidik juga mendalami apakah terdapat keterlibatan pihak asing dalam skema yang diduga telah berjalan selama beberapa waktu tersebut.

"Dalam proses pengurusan KITAS ataupun KITAP, WNA ini juga bisa menggunakan perantara. Kami akan jelaskan konstruksinya dalam konferensi pers mendatang," ujar Budi.