DigoID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang menjadi solusi perbaikan gizi nasional kini diguncang skandal besar. Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Yang mengejutkan, dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi pada pengelolaan dapur penyedia makanan bergizi. Penyidik menemukan indikasi permainan anggaran pada sejumlah proyek pengadaan bernilai fantastis, mulai dari motor listrik senilai Rp1 triliun, puluhan ribu tablet, ribuan televisi layar jumbo 75 inci, hingga yayasan pengelola dapur MBG yang diduga menghasilkan miliaran rupiah setiap hari.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaiman Nahdi, mengungkapkan ketiga tersangka diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berbagai proyek pengadaan di lingkungan BGN.

Akibatnya, sejumlah pengadaan diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan berujung pada praktik mark up harga.

“Ketiganya mengintervensi PPK sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan,” kata Syarief di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026).

Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah dugaan penguasaan yayasan-yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut penyidik, yayasan tersebut diduga dikendalikan oleh para tersangka melalui pihak lain sehingga secara tidak langsung tetap berada dalam kendali mereka.

“Yayasan-yayasan itu bisa dibilang milik melalui orang lain. Milik menggunakan orang lain atau dikendalikan oleh pelaku,” ujar Syarief.

Kejaksaan menduga yayasan-yayasan tersebut memperoleh keuntungan sangat besar dari pengelolaan dapur MBG. Bahkan, nilai insentif yang diterima disebut mencapai miliaran rupiah setiap hari.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Pengadaan tersebut diduga tidak sesuai kebutuhan operasional program dan mengalami pembengkakan harga.

Dalam penelusuran yang sama, Kejaksaan juga menyoroti pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci urgensinya dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi.

Daftar proyek yang diduga bermasalah semakin panjang dengan ditemukannya pengadaan 31.994 unit tablet. Penyidik menduga proyek tersebut lahir dari perencanaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil serta sarat intervensi dalam penyusunan dokumen pengadaan.

Yang paling menyita perhatian publik adalah pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Di tengah tujuan program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, keberadaan ribuan televisi layar raksasa tersebut memunculkan tanda tanya besar. Kejaksaan menduga proyek itu juga mengalami mark up harga sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan dugaan penyimpangan yang tidak hanya terjadi pada satu proyek, melainkan menyentuh berbagai lini pelaksanaan MBG. Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat justru diduga dibebani pengadaan barang bernilai fantastis yang kini menjadi objek penyidikan.

Saat ini, Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor BGN dan rumah para tersangka. Penyidik tengah menelusuri aliran dana, dokumen pengadaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Atas perbuatannya, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dijerat dengan Pasal 603 subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini diperkirakan masih akan berkembang. Kejaksaan membuka peluang munculnya tersangka baru seiring pendalaman terhadap proyek-proyek pengadaan dan jaringan yayasan yang diduga menjadi bagian dari skema korupsi. Di tengah harapan masyarakat terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, skandal ini menjadi pukulan telak yang memunculkan pertanyaan besar: berapa banyak uang negara yang seharusnya untuk gizi masyarakat justru mengalir ke proyek-proyek yang kini diduga bermasalah?