DigoID - Kabar besar bagi pencari kerja di Kabupaten Bandung. Di tengah ketatnya persaingan lapangan pekerjaan, peluang emas justru datang dari Jepang. Yang mengejutkan, calon pekerja migran kini berkesempatan berangkat secara legal, aman, dan tanpa dibebani biaya rekrutmen.

Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan Japan Platform for Migrant Workers toward Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI) di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, Rabu (3/6/2026). Kerja sama tersebut diyakini menjadi jalan baru bagi ribuan warga Kabupaten Bandung untuk menggapai pekerjaan berpenghasilan tinggi di Negeri Sakura.

Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS (KDS) menyebut kerja sama ini sebagai peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi Jepang saat ini masih membutuhkan banyak tenaga kerja dari luar negeri untuk mengisi berbagai sektor industri.

“JP-MIRAI sudah cukup lama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Tahun lalu kami juga melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan melihat langsung pekerja asal Kabupaten Bandung. Alhamdulillah mereka bekerja dengan baik dan mendapat kepercayaan dari perusahaan di sana,” ujar KDS.

Yang membuat program ini semakin menarik adalah skema rekrutmen yang tidak membebani calon pekerja. Seluruh biaya perekrutan ditanggung oleh pihak pengguna atau pemberi kerja melalui prinsip Fair and Ethical Recruitment Initiative (FERI).

“Ini peluang luar biasa. Kami sangat berterima kasih karena masyarakat bisa mendapatkan kesempatan kerja tanpa terbebani biaya yang selama ini sering menjadi kendala,” tegas KDS.

Tak hanya itu, KDS bahkan membuka peluang kerja sama yang lebih luas jika kebutuhan tenaga kerja dari Jepang terus meningkat. Sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), ia siap menjembatani kebutuhan tenaga kerja hingga ke berbagai daerah lain di Indonesia.

“Kalau kebutuhan SDM semakin besar, bisa kita komunikasikan bersama melalui APKASI. Ini bisa menjadi ruang kolaborasi yang lebih luas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dadang Komara atau Dakom, mengatakan kerja sama dengan JP-MIRAI merupakan bagian dari strategi Pemkab Bandung untuk mencapai target penciptaan 10.000 lapangan kerja baru setiap tahun.

Menurutnya, Jepang menjadi salah satu negara tujuan paling potensial karena selain membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, negara tersebut juga memberikan kesempatan peningkatan keterampilan, pengalaman kerja, hingga penghasilan yang kompetitif bagi para pekerja muda.

“Jepang adalah negara tujuan strategis. Mereka membutuhkan tenaga kerja, sementara masyarakat Kabupaten Bandung membutuhkan akses pekerjaan yang legal, aman, dan mampu meningkatkan kompetensi,” ujar Dakom.

Data Disnaker menunjukkan potensi tersebut bukan sekadar wacana. Pada 2025, sebanyak 161 warga Kabupaten Bandung berhasil bekerja di Jepang dari total 530 peserta pelatihan bahasa Jepang. Sementara sepanjang 2021 hingga 2025, tercatat 418 warga telah diberangkatkan ke Jepang dari total 840 peserta pelatihan yang disiapkan pemerintah daerah.

Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3,8 juta jiwa, mayoritas berada pada usia produktif, perluasan akses kerja ke luar negeri menjadi salah satu solusi penting untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dakom menegaskan, Pemkab Bandung ingin memastikan setiap warga yang berangkat bekerja ke luar negeri mendapatkan pelatihan memadai, perlindungan hukum, serta hak-hak ketenagakerjaan yang terjamin.

“Kami ingin masyarakat berangkat melalui jalur yang benar, memiliki kompetensi yang cukup, dan memperoleh perlindungan selama bekerja di luar negeri,” katanya.

Kerja sama dengan JP-MIRAI diharapkan tidak hanya membuka ribuan peluang kerja baru, tetapi juga memperkuat kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap kualitas tenaga kerja asal Kabupaten Bandung.

Jika berjalan sesuai rencana, program ini bisa menjadi model nasional penempatan pekerja migran yang profesional, bebas pungutan rekrutmen, dan berdaya saing global sekaligus membawa semakin banyak warga Kabupaten Bandung mengubah nasib lewat peluang kerja di Negeri Sakura.