KABUPATEN BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi tahapan dan konsolidasi pengamanan pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 Kabupaten Bandung, di Hotel Sutan Raja Soreang, Selasa, 29 November 2022. Kegiatan ini merupakan awal untuk mempersiapkan Pemilu yang sukses di 2024 mendatang.

Staf Ahli Bupati Bandung Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Mochamad Usman, mewakili Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengatakan, kegiatan ini menjadi awal agar semua merapatkan barisan sesuai tugas masing-masing. Agar terciptanya pemilu yang sukses, sehat, selamat, aman, dan tertib sesuai dengan porsinya masing-masing.

“Sosialisasi ini perlu dilakukan secara masif dan saling membantu sesuai dengan peran masing-masing, terutama yang berada di wilayah. Tapi ternyata Alhamdulillah yang kekhawatiran sosialisasinya kurang. Ternyata KPU membuktikan di tahapan awal rekrutmen adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melebihi yang ada,” ujar Usman.

Menurut Usman ada lima orang yang dipilih menjadi anggota PKK. Dia menjelaskan akan ada 155 orang yang akan bertugas di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

“Ini ada sekitar 1700 orang lebih yang mendaftar dalam rekrutmen PPK ke KPU Kabupaten Bandung tersebut, untuk tahap berikutnya akan kembali dilakukan pengecekan,” lanjutnya.

Usman menegaskan sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Dari penyelenggara kepada aparat pengamanan dan pihak pemerintah daerah yang memberikan fasilitas dan dukungan.

“Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada termasuk pelaksanaan pemilu langsung oleh pemerintah pusat, jadi peran Pemda hanya memberikan dukungan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat,” ujar Usman.

Dirinya berharap agar Pemilu 2024 mendatang sukses, baik KPU ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengikuti kode etik yang sudah diterapkan. Pemerintah daerah, TNI, Polri mendukung dari aspek pengamanan dan fasilitas.

“Khusus di Pemda sendiri, yang mendukungnya adalah aspek kesekretariatan. Nanti ada Panitia Pemungutan Desa (PPS) di desa, perlu kantor dan fasilitas ruangan. Kemudian PPK di kecamatan, difasilitasi oleh camat. Juga nanti ada sekretariat PPK dan PPS dan akan melibatkan ASN di kecamatan termasuk pegawai desa,” lanjutnya.

Usman juga berpesan kepada para kepala desa untuk berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sesuai arahan dari pimpinan masing-masing. Kolaborasi juga dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi titik-titik rawan banjir.

“Sudah ada pemetaan di mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lokasi rawan banjir sudah diantisipasi sejak sekarang dan lain sebagainya,” ujarnya.

Anggaran pelakasanaan Pilkada 2024 mendatang menurut Usman sudah ada dana cadangan. Dana tersebut ada tiga tahap dan akan selesai pada 2024, di mulai tahun 2022, 2023, dan terakhir 2024. Berkaitan dengan anggaran, Usman mengatakan harus banyak berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol dan Kabag Tapem.