DigoID - Pengajuan status darurat sampah Kota Bandung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Namun, penolakan itu tidak membuat Pemkot Bandung menyerah. Di tengah tumpukan persoalan sampah yang belum sepenuhnya teratasi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah kota akan mencari jalan lain agar krisis sampah tidak semakin membesar.

“Persoalan sampah ini tidak bisa ditunda. Kalau pengajuan tidak disetujui, kita cari solusi lain,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (4/6/2026).

Situasi yang dihadapi Bandung memang tidak sederhana. Di saat kota-kota lain memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri, Bandung justru menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang belum memiliki TPA. Akibatnya, seluruh sistem pembuangan residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan tersebut membuat ruang gerak Pemkot Bandung terbatas. Mulai dari kuota pengangkutan hingga izin pembuangan residu, semuanya bergantung pada kebijakan pihak lain. Kondisi ini menjadi salah satu titik rawan yang selama ini membayangi pengelolaan sampah di Kota Kembang.

Meski status darurat tidak dikabulkan, secercah harapan muncul dari rencana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyiapkan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi beban sampah yang selama ini terus menumpuk.

“Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya,” ujar Farhan.

Tak hanya mengandalkan bantuan, Pemkot Bandung juga mulai memikirkan solusi yang lebih berani dan permanen. Salah satunya dengan menjajaki kemungkinan memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar hingga TPA sendiri. Meski masih terkendala pencarian lahan dan proses perizinan, opsi tersebut mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mengakhiri ketergantungan terhadap Sarimukti.

Di tengah keterbatasan infrastruktur, Pemkot Bandung juga terus mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program pemilahan sampah dari sumber atau Gaslah. Hasilnya mulai terlihat. Jika sebelumnya hanya sekitar 10 rumah di setiap RT yang memilah sampah, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 20 rumah.

Namun angka itu masih jauh dari target. Pemkot menargetkan sedikitnya 60 rumah per RT aktif melakukan pemilahan sampah agar volume sampah yang dibuang ke TPA bisa ditekan secara signifikan.

“Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT,” kata Farhan.

Meski aturan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan sudah tersedia, Pemkot Bandung memilih tidak langsung mengedepankan pendekatan hukuman. Edukasi dinilai masih menjadi cara paling efektif untuk membangun kesadaran masyarakat.

“Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap,” ujarnya.

Di tengah penolakan status darurat dan keterbatasan fasilitas, Bandung kini berada di persimpangan penting. Tanpa TPA sendiri, kota ini masih bergantung pada kebijakan pihak lain. Namun Farhan optimistis kombinasi pembangunan infrastruktur, dukungan pemerintah provinsi, serta keterlibatan warga dapat menjadi kunci untuk mengurai persoalan sampah yang selama ini menjadi salah satu bom waktu perkotaan.

“Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami akan terus berupaya maksimal agar persoalan sampah di Kota Bandung bisa ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.