DigoID – Banjir yang berulang kali melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung ternyata bukan sekadar dampak hujan deras. Di balik bencana yang terus berulang itu, terdapat persoalan yang jauh lebih serius, rusaknya kawasan resapan air dan masifnya alih fungsi lahan di wilayah hulu.

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung menunjukkan luas kawasan yang masuk kategori rawan genangan banjir kini mencapai 10.140 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.

Angka tersebut menjadi gambaran nyata bahwa ancaman banjir di Kabupaten Bandung sudah berada pada level yang memerlukan penanganan luar biasa.

Kepala DPUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, mengatakan secara alamiah Kabupaten Bandung memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir karena berada di kawasan Cekungan Bandung.

Bentuk wilayah yang menyerupai mangkuk membuat aliran air dari daerah pegunungan di sekelilingnya akan berkumpul di kawasan tengah.

"Posisi geografis Kabupaten Bandung memang membuat air dari kawasan atas mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Ketika debit air meningkat akibat hujan tinggi, wilayah hilir menjadi titik yang paling rentan mengalami genangan," ujar Zeis.

Ia menjelaskan, persoalan semakin kompleks karena daya dukung lingkungan terus mengalami penurunan. Dalam kurun satu dekade terakhir, kawasan Bandung Utara yang selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air mengalami perubahan penggunaan lahan secara signifikan.

Berdasarkan data DPUTR, luas lahan pertanian di Kecamatan Cilengkrang turun dari 1.244,37 hektare menjadi 884,11 hektare, sementara di Kecamatan Cimenyan menyusut dari 2.329,22 hektare menjadi 1.746,8 hektare.

Di saat yang sama, kawasan permukiman justru berkembang pesat. Di Cilengkrang luas permukiman meningkat hampir dua kali lipat dari 328,18 hektare menjadi 649,21 hektare, sedangkan di Cimenyan melonjak dari 454,13 hektare menjadi 1.039,03 hektare.

Secara keseluruhan, sedikitnya 942,68 hektare lahan pertanian berubah menjadi kawasan terbangun dalam 10 tahun terakhir.

Menurut Zeis, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya limpasan air permukaan yang akhirnya bermuara ke sungai-sungai utama di Kabupaten Bandung.

"Ketika kawasan resapan berkurang, kemampuan tanah menyimpan air ikut menurun. Air hujan lebih cepat masuk ke saluran dan sungai sehingga risiko luapan menjadi lebih tinggi," katanya.

Ancaman yang dihadapi Kabupaten Bandung juga tidak hanya berasal dari banjir biasa. DPUTR mencatat terdapat 758,22 hektare kawasan rawan banjir bandang, 9.050,35 hektare kawasan rawan gerakan tanah tinggi, serta 53.544 hektare kawasan rawan gempa bumi yang tersebar di berbagai wilayah.

Situasi tersebut diperparah oleh tingginya curah hujan yang masih melanda Jawa Barat. Data analisis hujan menunjukkan sebagian besar wilayah Jawa Barat didominasi hujan kategori menengah hingga tinggi, kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor dalam waktu singkat.

Melihat ancaman yang semakin besar, Pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan berbagai langkah pengendalian. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa kolam retensi dan polder di sejumlah titik strategis.

Saat ini terdapat 11 bangunan pengendali banjir yang telah beroperasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 20 kolam retensi dan polder baru guna menekan risiko genangan di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.

Namun demikian, Zeis menegaskan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik.

"Penanganan banjir harus dimulai dari hulu sampai hilir. Infrastruktur penting, tetapi menjaga kawasan resapan dan mengendalikan alih fungsi lahan juga menjadi faktor kunci agar persoalan ini tidak terus berulang," tegasnya.

Peringatan tersebut layak menjadi perhatian serius. Sebab di tengah laju pembangunan yang terus meningkat, Kabupaten Bandung sedang menghadapi kenyataan pahit, semakin banyak lahan yang tertutup bangunan, semakin besar pula ancaman banjir yang mengintai ribuan hektare wilayah dan jutaan penduduk setiap musim hujan tiba.