Jakarta, DigoID-Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bilang kalau pemerintah lagi mengkaji aturan buat kepesertaan pekerja non-penerima upah alias pekerja mandiri, termasuk ojol dan kurir. Jadi, meskipun belum ada aturan yang jelas soal pemotongan gaji atau upah buat pekerja mandiri ini, ada kemungkinan kalian yang penghasilannya diatas upah minimum bakal ikut program Tapera.

Nah, dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Heru menjelaskan kalau pekerja mandiri yang penghasilannya di bawah upah minimum sih nggak wajib ikut program Tapera. Tapi kalau kalian mau daftar secara sukarela, ya dipersilakan banget.

Aturan Untuk Ojol Bakal Dikaji Lebih Lanjut

Di kesempatan lain, Heru bilang kalau aturan buat pekerja mandiri ini masih dikaji lebih lanjut. “Kan itu masih belum diatur kan pekerja mandiri, masih dalam proses pengaturan tentunya dari akan melibatkan Kemenaker juga,” katanya dikutip dari bisnis, Senin, 3 Juni 2024.

Jadi, biar hasilnya matang, bakal ada banyak pihak yang diajak diskusi, termasuk Kemenaker. Makanya, buat sekarang, belum ada jaminan kalau ojol dan kurir bakal diwajibkan ikut Tapera.

Di sisi lain, Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, juga bilang kalau regulasi untuk pekerja mandiri kayak ojol masih disusun. Sekarang, mereka lagi dengerin pendapat masyarakat lewat public hearing buat nyusun Permenaker tentang pekerja ojol dan platform.

Presiden Jokowi sendiri udah teken PP Nomor 21 Tahun 2024 yang bikin aturan baru soal penyelenggaraan Tapera. Di situ dijelasin kalau dana Tapera nggak cuma dari ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN aja, tapi juga dari pekerja swasta dan mandiri. Iuran peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji, di mana 0,5% dibayar sama pemberi kerja dan 2,5% sama pekerja. Buat pekerja mandiri, ya 3% itu ditanggung sendiri.

Gak Cuma WNI, WNA Juga Harus Ikut Tapera!

Menariknya, program Tapera ini nggak cuma buat warga Indonesia, tapi juga pekerja asing yang kerja di sini. Jadi, segmentasi peserta Tapera luas banget, termasuk ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMDes, pekerja mandiri, pekerja swasta, WNA, dan lainnya.

Heru juga ngingetin kalau kebijakan Tapera ini buat ngatasi kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia yang masih tinggi. Jadi, nggak bisa ngandelin pemerintah doang, tapi perlu kerja sama dari semua pihak.

Terakhir, pemerintah mewajibkan pekerja ikut Program Tapera dan pengusaha harus daftarin pekerjanya paling lambat Mei 2027. Jadi, siap-siap aja ya buat bayar iuran sebesar 3% dari gaji, di mana 0,5% dibayar sama pengusaha dan 2,5% dipotong dari gaji kalian setiap tanggal 10.

Banyak Banget Yang Nolak Tapera, Kenapa?

Banyak banget yang khawatir dan bahkan nolak, baik dari kalangan pekerja swasta maupun ASN. Kenapa? Karena katanya mekanismenya terkesan terburu-buru, nggak transparan, dan kurang banget konsultasi publiknya. Akibatnya, muncullah kontroversi setelah peraturan tersebut dirilis.

Nah, kenapa banyak yang merasa keberatan? Karena kondisi ekonomi kita lagi nggak bagus-bagus amat, kan. Kalau dihitung-hitung, misalnya gaji seorang pekerja swasta atau PNS itu 5 juta rupiah, terus dipotong 2,5 persen buat iuran Tapera, berarti tiap bulan harus bayar 125 ribu rupiah. Kalau dikali setahun, totalnya jadi 1,5 juta rupiah. Ini makin nambah beban aja, soalnya bukan cuma Tapera yang harus dipikirin, ada juga iuran BPJS dan asuransi lainnya yang juga harus dibayar.

Khawatir Bakal Dikorupsi Juga!

Tapi masalahnya nggak cuma dari sisi ekonomi aja, guys. Banyak yang khawatir juga karena pengalaman buruk dari kasus-kasus sebelumnya di negara kita, di mana dana masyarakat sering disalahgunakan.

Contohnya nih:

1. Kasus Korupsi Asabri
   Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) pernah kena kasus korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara sebesar Rp22,7 triliun! Dana ini berasal dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN Kemhan yang dipotong sebesar 8 persen per bulan. Mereka memanipulasi harga saham buat nunjukin kalau portofolio investasi PT Asabri baik-baik aja, padahal nggak.
   
   

2. Investasi Fiktif PT Taspen
   Taspen, yang seharusnya mengelola dana pensiun ASN, juga kena masalah karena diduga investasi fiktif senilai Rp1 triliun pada 2019. Uang ini berasal dari pemotongan gaji ASN dan merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Jokowi: Belum Merasakan Manfaatnya Aja

Presiden Jokowi sendiri udah ngaku kalau bakal ada pro dan kontra soal kebijakan ini, sama kayak waktu pertama kali BPJS diluncurin. Awalnya banyak yang nolak, tapi setelah jalan dan ngerasain manfaatnya, orang-orang jadi lebih nerima. Jokowi bilang, “Kalau belum, biasanya ada pro dan kontra. Seperti sebelumnya BPJS, diluar PBI juga ramai. Tapi setelah berjalan dan merasakan manfaatnya, ke RS gratis, semuanya berjalan,” dikutip dari digo.id, Senin, 3 Juni 2024.

Tapi sayangnya, dana BPJS Kesehatan juga sering disalahgunakan di tingkat daerah. Misalnya aja di RS Namlea Kabupaten Buru, Ambon, dana BPJS Kesehatan udah masuk tapi dokter spesialis dan tenaga medis nggak dapat hak mereka. Ada juga kasus suap yang melibatkan dana BPJS di Kabupaten Jombang pada tahun 2018.

Makanya, banyak masyarakat yang pro dan kontra soal iuran Tapera ini. Mereka khawatir dana ini bakal dikemanakan dan apakah benar-benar akan dikelola dengan baik. Di sisi lain, para pengusaha juga merasa terbebani karena selain harus memotong gaji pekerjanya sebesar 2,5 persen, mereka juga harus bayar 0,5 persen dari perusahaan.

Intinya, keputusan iuran Tapera ini memang jadi polemik, karena banyak yang merasa belum siap secara ekonomi dan takut akan penyalahgunaan dana yang sering terjadi di negara kita. Let’s hope pemerintah bisa lebih transparan dan bijak dalam ngelola kebijakan ini biar kita semua bisa merasakan manfaatnya tanpa ada yang merasa dirugikan.