Jakarta, DigoID-Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, ngegas nih gara-gara target investasi 2025 mau diturunin dari Rp1.850 triliun jadi Rp800 triliun. Kenapa begitu? Soalnya, anggaran buat Kementerian Investasi di tahun depan diprediksi bakal nyusut banget, dari Rp1,22 triliun tahun ini jadi cuma Rp681 miliar tahun depan. Hal ini dia omongin waktu rapat sama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Bahlil bilang, "Gue saranin nih ke pimpinan, mendingan revisi aja RKP-nya (rencana kerja pemerintah), dari target investasi 2025 Rp1.850 triliun jadi Rp800 triliun. Ini rasionalisasi gue dan tim. Gue gak mau staf gue dijadiin kambing hitam besok nanti."

Sampe Minta Panggil Sri Mulyani, Ada Apa?

Bukan cuma itu, Bahlil juga minta DPR buat manggil Menteri Keuangan Sri Mulyani sama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Menurutnya, RKP yang disusun Kemenkeu dan Bappenas dengan anggaran Rp681 miliar tuh gak sesuai sama target yang mereka kasih ke Kementerian Investasi.

Dia juga bingung, gimana caranya target investasi naik tapi anggaran malah turun. "Ini bikin gue bingung. Gue dari kecil udah dagang, pernah jadi pengusaha, ketua umum Hipmi, tapi belum pernah nemu teori kayak gini. Ini teori baru, bro," kata Bahlil dengan nada menyindir.

Bahlil juga nyindir kalo anggaran camat di DKI Jakarta aja lebih besar dibanding Kementerian Investasi. "Kita ini mau dorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Tapi kalau lihat anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih gede daripada kementerian gue," tambahnya.

Udah Biasa, Kementerian Minta Tambah Anggaran

Menanggapi hal ini, Menteri PPN Suharso Monoarfa ngasih klarifikasi. Dia bilang hampir semua kementerian pasti minta tambahan anggaran, termasuk Kementerian Investasi. Dia ngomongin ini di acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 yang dikutip dari tempo, Kamis, 13 Juni 2024.

Menurut Suharso, Bappenas punya wewenang buat evaluasi setiap program pemerintah dengan standar Governance Risk Compliance (GRC). Dengan perspektif GRC, RKP 2025 bakal ngukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) di setiap agenda pembangunan.

"Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kita bisa bilang 'oh ya, ini gak, ini begitu'. Kalau ada anggaran yang nambah, malah kalau bisa kita kurangi. Kita juga lagi mikir belanja-belanja modal itu mungkin gak perlu lagi ada di APBN," kata Suharso Monoarfa.