Jakarta, DigoID-Ada wacana seru tentang hak angket di DPR RI, lo! Fraksi partai PDIP, PKB, dan PKS bikin heboh dengan usulan hak angket ini pas sidang paripurna pada Selasa, 5 Maret 2024. Tapi, ada yang masih pada diam aja, nih, PPP dan NasDem.

Hak Angket Kemungkinan Kandas

Bersumber dari Tempo.co, Senin, 25 Maret 2024, pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Andri Rusta bilang kalo kubu PPP dan NasDem gabung ke Prabowo, kemungkinan usulan hak angket ini bakal kandas. "Jika dua partai ini merapat dan kemudian bergabung kepada Prabowo, tentu hak angket ini kecil peluangnya untuk diloloskan," katanya.

Antara Alat Tawar dan Usut Dugaan Kecurangan

Menurut Andri, usulan hak angket bisa jadi buat ngenaikin posisi tawar partai yang bukan dukung Prabowo-Gibran. "Ini adalah upaya untuk menaikkan bargaining position partai-partai yang bukan pendukung 02, artinya dengan ancaman yang diberikan untuk melakukan hak angket tentu mereka juga punya bargaining position untuk meningkatkan daya tawar mereka untuk mendapatkan kursi kabinet," tambahnya.

Selain itu, menurut Andri, tuntutan hak angket ini juga bisa jadi buat nge usut dugaan kecurangan pemilu yang bikin konstitusi kita goyah. Dia heran juga nih, kok PDIP yang menang jadi ikutan ngusung hak angket, ya? "Sebenarnya ada tanda tanya juga kalau misalnya ini diajukan partai-partai pengusungnya, misalnya PDIP. Dia kan pemenang pemilu, apakah dia mencurigai atau meragukan kemenangannya sendiri, itu menjadi anomali," ujarnya.

Hak Angket Itu Perjuangan Berat

Tapi, menurut Arga Pribadi Imawan dari Fisipol UGM, tuntutan hak angket ini bakal jadi perjuangan berat, lo! Bersumber dari BeritaSatu, Senin, 25 Maret 2024, Arga bilang, situasi politik lagi panas pasca pengumuman hasil Pemilu 2024, terutama setelah Partai Nasdem mulai menunjukkan sikap membuka diri buat koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran.

"Melihat kondisi politik yang sedang berjalan dan konsolidasi elite yang kuat, terutama dengan pergeseran sikap Nasdem, hal itu menjadi indikasi kuat bahwa usaha pengguliran hak angket yang ingin dikonsolidasikan oleh pasangan 01 dan 03 mungkin akan mengalami hambatan," jelas Arga dalam diskusi di kampus UGM pada Jumat, 22 Maret 2024.

Dia juga bilang, buat mewujudkan hak angket, itu ga gampang, guys! Terutama lewat jalur resmi yang sah. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini oleh akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil adalah memperkuat peran masyarakat sebagai kekuatan seimbang terhadap pemerintah.

Pasar Ekonomi Suka Pemilu Satu Putaran

Tapi, ada lagi nih pendapat dari Rijadh Djatu Winardi dari FEB UGM, yang ngecek dari sisi ekonomi. Seperti dikutip dari Berita Satu, 25 Maret 2024, dia bilang, pasar lebih suka kalo pemilu selesai dalam satu putaran aja. "Kehadiran hak angket menciptakan ketidakpastian, yang bisa meresponsnya secara negatif, terutama pasar modal," ujarnya. 

Jadi, para investor, khususnya yang dari luar negeri dengan modal gede, masih nungguin perkembangan situasi politik di Indonesia sebelum mereka mau berinvestasi.

Respons Setiap Partai

Nah, guys, berikut respons partai politik terkait keputusan pengajuan hak angket buat mengusut dugaan kecurangan pemilu di parlemen seperti dikutip dari Tempo.co, Senin, 25 Maret 2024

1. PDIP: Katanya, keputusan pengajuan hak angket bakal ditentuin sama Ketua Umum Partai PDIP, guys. Said Abdulah dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP bilang gitu. Dia juga bilang keputusan bakal diumumkan lewat Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP.

2. PPP: Buat mereka, hak angket cuma wacana aja. Ketua Fraksi PPP DPR, Amir Uskara, bilang kalo mereka belum melihat pergerakan serius buat mengajukan dugaan kecurangan pemilu. Jadi, menurut dia, hak angket itu cuma omongan doang. Plus, mereka juga lagi fokus ngecek suara partainya di KPU yang katanya masih ada selisih.

3. Partai NasDem: Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, bilang kalau mereka lagi evaluasi soal hak angket ini. Katanya, mereka masih ngecek dulu gimana pengaruhnya buat kepentingan bangsa kedepannya. Jadi, masih on proses gitu, guys.

4. PKS: Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, bilang kalau mereka bakal ajukan hak angket kalo memang memenuhi syarat. Tapi, katanya juga bakal liat dulu perkembangannya.

5. PKB: Nah, buat PKB, mereka lagi tunggu kesepakatan sama fraksi lain. Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB DPR RI bilang gitu. Dia bilang kalo buat mereka, pengajuan hak angket di DPR bukan cuma soal jumlah pengusul, tapi juga harus ngehargain substansi dan tujuannya. (wd)