Jakarta, DigoID-Video yang diupload di channel YouTube Total Politik bikin banyak pasang mata tercengang, nih. Salah satu presenternya, Arie Putra, nyebut kalau dinasti politik itu bagian dari human rights. Video ini tayang pada Selasa, 4 Juni 2024 dengan judul “Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?”

Pandji Pragiwaksono Cecar Arie Putra!

Awalnya, Arie nanya ke Pandji tentang gimana perasaannya soal dinasti politik. Pandji, yang bukan cuma komedian tapi juga sering ngomongin politik di media sosial dan acara-acara, ditanya, “Kenapa lu sensi banget sih sama dinasti politik? Kan itu hak warga negara, mau dinasti atau nggak,” kata Arie ke Pandji.

Pandji langsung bales pertanyaan Arie dengan sarkas. Belum sempat dijawab, Arie lanjut ngejelasin alasannya. “Ini pernah digugat di MK dan diterima loh. Waktu itu anak bupati nggak boleh maju, istri bupati juga nggak boleh. Ini pendapat MK,” jelas Arie.

Arie nambahin, kalau dulu di Indonesia praktik dinasti politik tuh nggak ada. “Gua sebagai warga negara konstitusional, dong. Gua ngomong hak warga negara. Gua punya opini, gua Asian values,” kata Arie.

Pandji yang ngerasa Arie muter-muter aja ngomongnya, nyuruh Arie langsung aja ke intinya. “Hentikan omong kosong itu, omong aja apa yang lu maksud,” tegas Pandji dalam bahasa Inggris.

Arie jawab singkat, “Ini human rights.”

Pandji terus nanya, salah nggak sih dinasti politik? Tapi Arie lagi-lagi cuma jawab, “Human rights.”

Gibran dan Jokowi Hidupkan Dinasti Politik

Menurut Pandji, jawaban 'human rights' tuh nggak relevan buat dinasti politik. Dia bilang dinasti politik malah bikin kejahatan di pemerintahan jadi langgeng, karena keluarga yang sama bisa kerja sama buat nutupin kesalahan satu sama lain. Percakapan ini dipicu oleh Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, yang terpilih jadi Wakil Presiden 2024 bareng Prabowo Subianto sebagai presiden.

Jadi, polemik Gibran yang jadi Wakil Presiden emang heboh banget di medsos sejak 2023. Banyak yang nganggap Gibran dan Jokowi ngehidupin dinasti politik di Indonesia.

“Gua sentimen sama Pak Jokowi karena dia Presiden Republik Indonesia dan dia biarin praktik dinasti politik itu terjadi sama anaknya sendiri, tanpa ingat kalau dia kasih contoh itu di level presiden, dia bakal memuluskan semua usaha yang ada di situ,” jelas Pandji.

Arie, meski denger penjelasan Pandji, tetap keukeuh bahwa dinasti politik itu human rights. “Sebagai orang yang rasional gua mempertanyakan juga, dalam sesuatu hal akhirnya gua bisa berdamai. Oh ya sudah, it's human rights,” kata Arie.

Dinasti Politik Berhubungan Dengan ‘Human Rights’, Emang Iya?

Dinasti politik nggak secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia (human rights). Menurut situs resmi Babel Bawaslu RI, praktik dinasti politik bisa bikin tatanan politik jadi nggak sehat. Emang sih, undang-undang nggak ngelarang, tapi secara etika, dinasti politik dianggap nggak cocok.

Banyak yang mikir, “Nggak apa-apa dong kalau orang-orang di dinasti politik emang punya kemampuan dan bisa benerin pemerintahan.” Tapi masalahnya, dinasti politik itu dibangun dari hubungan keluarga. Nah, ini bisa bikin ketidakseimbangan antara kepentingan keluarga yang sifatnya pribadi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nggak jarang, kepentingan keluarga atau golongan malah jadi prioritas utama dibanding kepentingan umum dalam dinasti politik.

Secara UU Dinasti Politik Diizinkan

Kalau secara undang-undang, dinasti politik emang nggak salah. Semua orang punya hak buat dipilih dan memilih. Bahkan, di sidang Mahkamah Konstitusi pada 8 Juli 2025, hakim-hakim memutuskan kalau keluarga petahana (incumbent) boleh nyalon di pemilihan kepala daerah.

MK waktu itu bilang kalau Pasal 7 huruf r di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang dulu melarang dinasti politik, bertentangan sama konstitusi. Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 yang ngubah UU Nomor 1 Tahun 2015 soal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bilang,  “Calon kepala daerah harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Pasal ini lebih dikenal dengan penghapusan politik dinasti “ dianggap bertentangan sama Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang bilang kalau “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis “. Putusan MK ini sampai sekarang masih kontroversial dan bikin pro-kontra di kalangan elite politik dan pakar hukum.

Di beberapa negara kayak Amerika Serikat dan Filipina, dinasti politik juga ada. Tapi, di sana lebih demokratis dan nggak kayak sistem monarki. Intinya, dinasti politik sendiri nggak langsung berkaitan sama human rights, tapi kalau nggak dijalanin secara transparan dan adil, bisa banget berdampak ke hak asasi manusia.