Jakarta, DigoID-Gerakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran makin gencar dilakukan. Nggak cuma di satu dua tempat, para jurnalis di berbagai daerah ikut turun ke jalan buat menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap RUU penyiaran ini.

Sejak pekan lalu, aksi demo ini udah mulai bergulir dan makin hari makin ramai. Bukan cuma di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, demo juga meletus di berbagai tempat seperti Malang, Banyuwangi, Sumatera Utara, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Gerakan ini emang udah jadi perhatian banyak pihak, soalnya yang turun aksi nggak main-main, para jurnalis yang biasanya jadi penyampai berita malah kali ini jadi berita itu sendiri.

Aksi Jurnalis di Malang

Di Malang, para jurnalis dari seluruh wilayah Malang Raya menggelar aksi demo di depan Balai Kota Malang. Unjuk rasa ini menjadi wujud nyata penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Ratusan wartawan dari berbagai organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) berkumpul dalam aksi tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya solidaritas di antara para jurnalis dalam memperjuangkan kebebasan pers.

Koordinator lapangan (korlap) aksi sekaligus Ketua AJI Malang, Benni Indo, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan karena mereka menilai revisi UU penyiaran sangat menyesatkan dan merupakan upaya pembungkaman pers. 

"Seperti liputan investigasi itu harusnya didukung, bukan dibungkam. Karena justru dari liputan investigasi itulah muncul informasi yang justru mendidik publik. Tapi upaya DPR untuk membungkam ini saya rasa tidak relevan dan justru mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi yang telah melahirkan UU no 40 tahun 1999 tentang pers," kata Benni seperti dilansir detik, Jumat, 17 Mei 2024.

Para jurnalis ini merasa bahwa revisi UU penyiaran adalah ancaman serius bagi kebebasan pers dan independensi jurnalisme di Indonesia. Mereka khawatir bahwa aturan-aturan baru yang diusulkan bisa membatasi ruang gerak mereka dalam melaporkan berita secara bebas dan jujur. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk turun ke jalan dan menyuarakan penolakan mereka dengan harapan bisa mengubah arah kebijakan yang dianggap merugikan ini.

Aksi demo di Malang ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah bagian dari gerakan yang lebih besar di berbagai daerah di Indonesia, di mana jurnalis bersatu untuk melindungi hak-hak mereka dan kebebasan pers. Dengan dukungan dari berbagai organisasi jurnalis, mereka berharap pemerintah dan DPR mau mendengarkan aspirasi mereka dan mempertimbangkan ulang revisi yang kontroversial ini. Aksi di Malang ini menegaskan betapa pentingnya peran jurnalis dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan kebenaran kepada publik.

Puluhan Jurnalis Banyuwangi Turun

Di Banyuwangi, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Pers Banyuwangi bikin aksi demo di depan kantor DPRD setempat. Mereka dengan lantang menolak revisi RUU Penyiaran. Demo ini nggak cuma sekedar orasi, tapi juga diwarnai dengan atraksi seni musik janger dan tarian, bikin suasana jadi makin meriah.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banyuwangi, Syamsul Arifin, atau yang akrab disapa Bono, ngomong kalau revisi RUU Penyiaran ini bisa mengancam karakter bangsa. "Kita kaya seni budaya berbasis mistis seperti Seblang, Kebo-keboan, janger dan beberapa budaya tak benda lainnya," kata Syamsul Arifin.

Bono menjelaskan, seni budaya berbasis mistis itu adalah bagian dari identitas Banyuwangi dan Indonesia secara keseluruhan. Seni kayak Seblang, Kebo-keboan, dan janger itu bukan cuma hiburan, tapi juga warisan budaya yang harus dijaga. Revisi RUU Penyiaran yang diusulkan bisa ngerusak keberlangsungan dan eksposur seni budaya ini karena aturan baru mungkin bakal ngebatesin ruang untuk konten-konten tradisional dan budaya dalam penyiaran.

Lewat aksi ini, para jurnalis di Banyuwangi berharap pemerintah dan DPR mau dengerin suara mereka dan mempertimbangkan ulang revisi yang dianggap nggak berpihak pada keberagaman budaya dan kebebasan berekspresi. Demo yang dibarengin dengan pertunjukan seni ini juga jadi simbol perlawanan yang kreatif dan penuh makna. Mereka mau nunjukin kalau perjuangan untuk kebebasan pers dan budaya bisa dilakukan dengan cara yang seru dan inspiratif.

Sementara itu, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Pers Banyuwangi menggelar demo di kantor DPRD setempat. Mereka menolak revisi RUU Penyiaran. Aksi demo diwarnai dengan atraksi seni musik janger dan tarian.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Banyuwangi Syamsul Arifin mengatakan melalui Revisi RUU Penyiaran tersebut ada indikasi upaya membunuh karakter bangsa. Menurutnya, di Indonesia khususnya Banyuwangi banyak seni budaya yang berbasis mistis. "Kita kaya seni budaya berbasis mistis seperti Seblang, Kebo-keboan, janger dan beberapa budaya tak benda lainnya," kata pria yang akrab disapa Bono ini.

Aksi Penolakan di Sumatera Utara (Sumut)

Di Sumatera Utara, para jurnalis juga nggak mau ketinggalan dalam aksi penolakan revisi RUU Penyiaran. Mereka yang tergabung dalam Jurnalis Anti Pembungkaman bikin demo di depan kantor DPRD Sumut, dilansir detik, Selasa, 21 Mei 2024. Puluhan jurnalis ikut serta dalam aksi ini. Mereka datang dari berbagai organisasi profesi kayak Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Ketua IJTI Sumut, Tuti Alawiyah Lubis, bilang kalau mereka sangat menyayangkan revisi RUU Penyiaran ini. "Hari ini, kita gabungan dari Jurnalis Anti Pembungkaman yang ada di Sumut kita melaksanakan aksi di mana kita sangat menyayangkan RUU Penyiaran yang terbaru sekarang, salah satunya tentang jurnalisme investigasi. Kita semua di sini berinisiasi, berkumpul karena kesepakatan kita adalah membatalkan atau tidak menyetujui RUU Penyiaran," kata Tuti, dikutip detik, Rabu, 22 Mei 2024.

Para jurnalis di Sumut merasa revisi ini bakal merusak jurnalisme investigasi yang penting banget buat jaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka takut aturan baru ini bakal ngebatesin ruang gerak mereka buat ngungkap kebenaran dan nyajiin berita yang mendalam ke publik. Makanya, mereka tuntut supaya RUU Penyiaran yang kontroversial ini dibatalin demi kebebasan pers dan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Aksi di Sumut ini nunjukin kalau para jurnalis nggak bakal diem aja ngeliat ancaman ke kebebasan pers. Mereka bersatu buat nyuarain penolakan mereka dan berharap pemerintah sama DPR mau dengerin aspirasi mereka. Dengan aksi-aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, para jurnalis menunjukkan kalau mereka siap berjuang demi jaga kebebasan berekspresi dan lindungi peran penting mereka dalam demokrasi.

Nusa Tenggara Barat Melakukan Aksi

Di NTB, para jurnalis juga nggak mau ketinggalan dalam aksi penolakan revisi RUU Penyiaran. Siang tadi, jurnalis dari AJI Mataram, IJTI NTB, PWI NTB, dan AMSI NTB ngadain demo di depan Gedung DPRD NTB, Mataram. Mereka kompak nolak RUU Penyiaran yang mereka anggap bisa mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Para jurnalis ini punya cara unik buat protes: mereka jalan mundur menuju gedung dewan. Ini sebagai simbol mundurnya demokrasi di Indonesia. Aksi ini bukan cuma sekedar demo, tapi juga pesan kuat soal kekhawatiran mereka terhadap masa depan kebebasan pers.

Koordinator aksi, Muzakkir, ngomong kalau RUU Penyiaran 2024, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, punya beberapa pasal yang kontroversial. Menurut Muzakkir, pasal-pasal ini bisa banget mengancam kebebasan pers dan independensi media di Indonesia. 

"RUU ini jelas membungkam independensi dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalis," tegas Muzakkir, dikutip detik, Selasa, 21 Mei 2024.

Para jurnalis di NTB merasa kalau revisi ini bisa merusak dasar-dasar jurnalisme yang bebas dan independen. Mereka takut aturan baru ini bikin media nggak bisa lagi kritis dan independen dalam menyampaikan berita. Mereka khawatir pers bakal jadi alat propaganda dan kehilangan fungsi sebagai pengawas independen yang bisa mengkritisi pemerintah.

Aksi demo di NTB ini nunjukin kalau jurnalis di seluruh Indonesia nggak bakal tinggal diam. Mereka bersatu buat nyuarain penolakan mereka dan berharap pemerintah serta DPR mau dengerin kekhawatiran mereka. Dengan aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, para jurnalis menunjukkan kalau mereka siap berjuang demi menjaga kebebasan berekspresi dan melindungi peran penting mereka dalam demokrasi.