Jakarta, DigoID-Ada rencana beda nih dari Prabowo dan Gibran, guys! Mereka mau gabungin Direktorat Jenderal Pajak sama Bea dan Cukai jadi satu lembaga baru yang namanya Badan Penerimaan Negara.

Pajak dan Bea Cukai Bersatu

Nah, tujuannya tuh buat bikin kerjaan pajak dan bea cukai jadi lebih efisien dan nggak ribet. Jadi nantinya, ada badan khusus yang bener-bener ngurusin soal penerimaan negara. Targetnya sih ambisius, mau naikin rasio penerimaan negara sampe 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Gimana caranya? Ya, kayaknya dengan nyatunya kedua lembaga ini, bisa lebih mudah ngawasin soal pajak dan barang yang masuk ke negara kita. Jadi, semoga bisa ngurangin kecurangan pajak dan penyelundupan barang.

"Pembentukan Badan Penerimaan Negara itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)," kata Drajad, dilansir tirto, Minggu, 18 Februari 2024.

Badan Penerimaan Negara

Rencana Badan Penerimaan Negara ini itu sebenarnya cuma satu bagian dari total 8 program hasil terbaik cepat (PHTC) yang disiapin. Dari mulai makan siang dan susu gratis, layanan kesehatan gratis, sampe sekolah unggul terintegrasi.

Terus, ada juga program kartu kesejahteraan sosial, yang pastinya bakal bantu banget buat yang butuh. Nah, yang bikin heboh juga rencana kenaikan gaji buat ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Seru banget, kan?

Ini semua udah disiapin dari sebelum Prabowo sama Gibran dilantik, loh! Dan menurut Drajad, mereka yakin bakal menang berdasarkan hitung cepat KPU sekarang.

"Karena harus sudah disiapkan bahkan sejak transisi pemerintahan jika diperlukan," kata dia.

Masyarakat Sabar, Pajak Nggak Naik!

Drajad juga minta masyarakat buat bersabar, karena menyatukan dua lembaga tersebut butuh waktu. Dia ngejelasin kalo harus ada sejumlah penyesuaian undang-undang, jadi engga bisa langsung oke gass di awal pemerintahan.

"Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu satu tahun-an atau lebih sedikit," kata Drajad.

Dengan tanggung jawab di bawah Kementerian Keuangan, Drajad berharap Badan Penerimaan Negara bisa cepet diterapkan. Artinya, semoga nih, dengan posisi di bawah Kementerian Keuangan, semuanya jadi lebih lancar dan cepet beres.

"Namun selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan mulai bisa dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya, desain kelembagaan dimatangkan, dan utk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu," kata Drajad. 

Drajad juga bikin klarifikasi penting nih, guys! Dia bilang, mereka nggak akan naikin tarif pajak, loh. Ini sebagai penegasan dari pernyataan Gibran yang bilang yang naik itu rasio pendapatan, bukan tarif pajak.

"Perlu diingat, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah jauh-jauh hari mengumumkan kenaikan PPN untuk tahun 2025," kata dia.