Jakarta, DigoID-Kabar terbaru nih dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, guys! Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karawang ngasih tau bahwa kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi di wilayah Karawang bikin resah sejumlah petani.

"Mereka (petani) khawatir atas adanya kebijakan pengurangan kuota pupuk subsidi tahun ini," kata Ketua KTNA Karawang, Dadan Sugardan, dilansir Antara, Selasa, 23 Januari 2024.

Keadaan Petani di Daerah

Kelihatannya, petani di daerah ini emang agak cemas, terutama yang sudah masuk masa tanam di wilayah Kecamatan Jatisari dan sekitarnya. Mereka khawatir, nanti pas butuh, pupuk subsidi malah kurang.

Dadan juga cerita, kondisi masa tanam yang beda-beda di setiap daerah di Karawang jadi bikin kekhawatiran sendiri. Misalnya, udah ada yang mulai tanam di Kecamatan Jatisari, sementara di wilayah Karawang selatan dan sekitarnya masih pada persiapan mau tanam serentak.

Nah, masalahnya, kebijakan pengurangan kuota pupuk bersubsidi ini beneran kerasa banget. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang mencatat bahwa jatah pupuk bersubsidi buat petani di wilayah ini turun drastis, sampai 50 persen lebih rendah dibanding tahun 2023.

Dadan mengakui bahwa kekhawatiran sulit atau kurang dalam menggunakan pupuk subsidi memang ada di kalangan petani. Bahkan dia sendiri harus menyiapkan stok pupuk non-subsidi buat antisipasi kalau nanti ada keterlambatan distribusi pupuk subsidi yang kuotanya berkurang.

"Kekhawatiran sulit atau kurang dalam menggunakan pupuk subsidi memang ada di kalangan petani. Saya saja harus menyiapkan stok pupuk nonsubsidi untuk antisipasi jika nanti terjadi keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi yang kuotanya berkurang," kata Dadan.

Buat mengatasi kekhawatiran petani, Dadan memberikan saran. Dia berharap pemerintah tetap alokasikan pupuk subsidi seperti yang dilakukan pada tahun 2023. Selain itu, dia juga berharap ada fleksibilitas dalam penyaluran pupuk, supaya kalo ada penambahan kuota, gak perlu nunggu musim tanam berikutnya buat distribusinya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang, Asep Hazar, konfirmasi kalau tahun ini memang terjadi pengurangan sekitar 50 persen jatah pupuk buat wilayah Karawang dibandingkan tahun lalu. Alokasi pupuk urea subsidi buat Karawang pada 2023 mencapai 58 ribu ton, sedangkan pada tahun ini, jatahnya cuma 31 ribu ton pupuk urea subsidi.

Jadi, nampaknya petani Karawang harus lebih bijak dan punya persiapan ekstra nih, menghadapi situasi yang memang cukup menantang ini. Kita tunggu aja gimana pemerintah bakal menanggapi kekhawatiran dari para petani ini, ya! Stay tuned buat update berikutnya, guys!

Tapi Kenapa Kita Impor Beras 

Selain itu, ada kabar juga terkait impor beras dan kebijakan pangan di Indonesia! Ternyata, impor beras udah jadi tren yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 sendiri, impor beras naik mencapai 3,06 juta ton. Ini cukup bikin heboh, ya?

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, ngebahas alasan di balik peningkatan impor tersebut. Katanya, impor beras dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini karena adanya penurunan produksi beras di dalam negeri. Penurunan produksi ini memicu kenaikan harga beras, yang tentunya jadi masalah serius.

Menariknya, Arief menyebut bahwa pada awal tahun 2024 ini, kita mengalami defisit produksi beras sekitar 2,8 juta ton. Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk impor agar bantuan pangan tetap bisa disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Importasi beras juga menjadi bagian dari intervensi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Jadi kita sudah tahu Januari-Februari ada defisit (produksi) 2,8 juta ton. Kalau nggak boleh negara impor, padahal kita sudah tahu akan kurang (hasil produksi), konsumen itu juga kan petani," ujar Arief, dikutip detik, Selasa, 23 Januari 2024.

Arief memastikan bahwa importasi beras yang masuk tidak akan merusak harga di petani. Dia menekankan bahwa harga beras di tingkat petani saat ini sudah bagus. Importasi dilakukan secara bertahap, mengingat proses mencari dan mengimpor beras dari luar negeri membutuhkan waktu yang cukup lama.

Presiden Minta Cadangan Beras Ditambah

Bantuan pangan yang disediakan membutuhkan sekitar 640 ribu ton beras setiap 3 bulan. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar negara memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton. Saat ini, CBP yang dikelola oleh Perum Bulog memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton. Stok ini akan terus digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat. Meskipun CBP akan habis untuk penyaluran pangan, diperkirakan akan ada impor beras sebanyak 1 juta ton.

"Jadi kita sudah tahu Januari-Februari ada defisit (produksi) 2,8 juta ton. Kalau nggak boleh negara impor, padahal kita sudah tahu akan kurang (hasil produksi), konsumen itu juga kan petani," ujar Arief kepada detikcom, dikutip Selasa, 23 Januari 2024.

Dalam keterangan tertulis, Arief menyampaikan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras apabila panen raya telah tiba. Harapannya adalah hasil panen yang baik dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. BUMN di sektor pangan juga sudah ditugaskan untuk bersiap menyerap produksi dalam negeri.

"Hari ini stok di Bulog 1,4 juta ton. Kemudian kita juga siapkan setiap minggu itu ada bidding (penawaran) isinya 500 ribu ton dan akan masuk secara bertahap. Begitu panen raya, kita stop (importasi), karena kita ingin menjaga harga di tingkat petani," paparnya.

Jadi, situasinya memang cukup menantang, guys. Kita doakan saja semoga hasil panen raya nanti membaik dan bisa mengurangi ketergantungan pada impor beras.