Nelayan Kecil Terancam di Tengah Kenaikan Harga Pangan, Harga Ikan Justru Turun

Selasa, 05 Maret 2024 17:16

Reporter : Tim Digo.id

top-news

Ilustrasi Harga Ikan Murah Nelayan Kebingungan di Tengah Harga Pangan Naik/TimDigo.id

 

Jakarta, DigoID-Cerita nasib nelayan kecil di Indonesia emang bikin kepikiran banget. Soalnya, hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM 13) WTO bisa nentuin banget nasib mereka. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, bilang kalo negara kita, yang dianggap upper middle income, bisa aja gak bisa menerapkan subsidi buat nelayan kecil.

Dan ini soal subsidi perikanan di WTO, ada tiga pilar jadi pusat obrolan. IUU Fishing, Overfishstock, sama Over Capacity dan Over Fishing (OCOF). Buat dua yang pertama, udah di approve di KTM 12 WTO di Jenewa, Swiss 2022. Mereka setuju melarang subsidi yang merugikan laut lewat Fisheries Subsidies Agreement.

WTO sendiri punya 8 jenis subsidi perikanan yang dilarang, mulai dari konstruksi kapal, beli mesin sampe bahan bakar. Tapi Indonesia belum menyetujui perjanjian ini, katanya buat ngejaga nelayan kecil yang masih banyak yang susah.

Harus Tegas, Tolak!

Bersumber dari kumparan, Selasa, 5 Maret 2024, Dani Setiawan dengan tegas bilang kalo pemerintah Indonesia mesti menolak perjanjian ini. Dia berpendapat, "Subsidi yang dilarang WTO jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 UU 7/2016 itu disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman," jelas Dani.

Dan coba bayangin, kalo perjanjian WTO ini disahkan, pemerintah Indonesia bakal kehilangan kewenangan kasih dukungan atau subsidi buat nelayan. KNTI sebagai garda depan nelayan Indo menyerukan penerapan prinsip common but differentiated responsibility (CBDR) lebih ditekankan buat industri perikanan besar, dan subsidi terbatas di wilayah nasional aja.

Ini juga serius nih, Dani ingetin pemerintah buat hati-hati sama kesepakatan WTO yang bisa bikin Indonesia kena dampak liberalisasi perdagangan. Berat banget nih jadi nelayan kecil, dengan kesulitan yang dihadapin plus potensi subsidi yang bisa ilang.

Hati-Hati Dengan Perjanjian Perikanan

Nah, KNTI lagi gas teriakin keras soal perjanjian subsidi perikanan WTO. Dani Setiawan, ketum KNTI, nuntut keras pemerintah Indo buat nggak meratifikasi dua pilar perjanjian itu. Dia bilang rancangan teksnya kurang jelas banget, nggak ngasih detail siapa aja nelayan yang bakal dapet subsidi perikanan.

"Artinya pemerintah harus super jeli dan detail banget deh dalam mendefinisikan siapa nelayan yang masuk dalam subjek dan yang dikecualikan," ujar Dani. Kayaknya dia kesel banget sama kebingungan ini.

Menurut Dani, rancangan teksnya juga nggak fokus ke kapal-kapal besar. Padahal, seharusnya ini yang dimintai pertanggungjawaban dengan subsidi besar-besaran, termasuk negara maju yang suka banget ngasih subsidi gede di sektor perikanan.

KNTI juga gak lupa desak pemerintah buat lebih peduli sama kapal-kapal besar dan industri perikanan skala besar yang nggak dikenakan tanggung jawab atas perbuatan mereka yang suka IUU Fishing, Over Capacity, dan Overfishing (OCOF). Emang sih, seharusnya yang gede-gede ini lebih ditindak, kan?

Dani juga ngebahas soal subsidi yang masih diperbolehkan asal ada bukti bahwa stok ikan yang ditangkap dikelola secara berkelanjutan. Dia bilang ini klausul yang berat sebelah dan nggak adil banget. Soalnya, negara-negara maju yang punya mekanisme pemantauan canggih bisa terus aja mensubsidi armada mereka. Bikin nguntungin mereka aja, lah.

Nasib Nelayan, Harga Ikan Murah!

Kita harus buka mata soal situasi ekonomi yang lagi mencekik masyarakat kita, apalagi masalah nelayan kecil, nih! Jadi begini, di Indonesia lagi kerasa banget nih kenaikan harga beberapa bahan pokok, dari beras sampe rempah-rempah, bahkan daging juga ikut-ikutan naik harga.

Beneran, guys, situasinya lagi bikin kepala kita bingung, nih. Harga-harga pangan pada naik, tapi tiba-tiba harga ikan malah cenderung turun. Kita coba liat data dari Badan Pangan Nasional, deh. Ikan kembung, misalnya, Maret 2024 harga rata-rata nasionalnya cuma Rp 37,150/kg, turun 0.97% dibanding Maret tahun lalu yang sebesar Rp 39,030/kg.

Bukan cuma ikan kembung aja, guys, ikan bandeng dan ikan tongkol juga ngalamin hal yang sama. Harga ikan bandeng Maret 2024 sekitar Rp 33,850/kg, turun dari Maret 2023 yang sekitar Rp 34,230/kg. Nah, ikan tongkol sekarang harganya Rp 32,440/kg, turun 0.92% dari Maret 2023 atau sekitar Rp 3,200.

Nilai Tukar Nelayan Makin Terjun Bebas

Data ini berbanding lurus sama Nilai Tukar Nelayan (NTN) subsektor yang lagi merosot tajam sejak September 2023. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa, 5 Maret 2024, NTN dari Agustus 2023 awalnya sekitar 106,14, terus turun terus jadi 105,64 di September, Oktober 2023 104,84, November 2023 103,52, terakhir di Desember 2023 cuma 102,46.

Terus di awal 2024, khususnya bulan Januari dan Februari, NTN makin merosot ga karuan. Januari 2024 cuma 101,74 dan Februari 2024 sekitar 101,59. Jelas banget, guys, kalo nelayan, khususnya nelayan kecil, butuh perhatian ekstra banget. Sementara harga kebutuhan pokok naik terus, hasil panen nelayan malah merosot.

Nah, NTN itu apa sih? Jelaskan dikit nih. Itu tuh rasio antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayarkan, dihitung dalam persentase. Secara konsepsional, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Jadi, kalo NTN ini turun, artinya daya beli nelayan menurun banget, bro!

Kita lihat aja gimana dinamika ini akan berlanjut, apalagi dengan adanya pemilu kemarin bikin situasinya semakin rumit. Semoga aja ada solusi yang bisa bantu nelayan kecil supaya ga tambah kesulitan di tengah gejolak harga pangan yang ga stabil ini, ya. (wd)

Redaktur : seno

TOP NEWS

Berita Terkait


uang-palsu-semakin-menggila-hingga-tersedia-di-marketplace-bi-berharap-masyarakat-tetap-tenang

Uang Palsu Semakin Menggila Hingga Tersedia di Marketplace, BI Berharap Masyarakat Tetap Tenang

Peredaran uang palsu masih jadi mimpi buruk yang menghantui masyarakat kita, bahkan sudah terang-ter...

rumah-dengan-njop-dibawah-rp2-miliar-tak-lagi-bebas-pajak-di-jakarta-efek-pindah-ibukota

Rumah Dengan NJOP Dibawah Rp2 Miliar Tak Lagi Bebas Pajak di Jakarta, Efek Pindah Ibukota?

Mulai sekarang, rumah dengan harga dibawah Rp2 miliar juga kena pajak, Heru Budi bilang masyarakat b...

tokopedia-bakal-phk-450-karyawannya-mulai-hari-ini-korbannya-dapet-apa-aja

Tokopedia Bakal PHK 450 Karyawannya Mulai Hari Ini, Korbannya Dapet Apa Aja?

Perusahaan induk TikTok, yaitu ByteDance, kabarnya bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) te...

anggaran-bkpm-diturunin-bahlil-kebakaran-jenggot-hingga-ancam-turunkan-investasi-2025

Anggaran BKPM Diturunin, Bahlil Kebakaran Jenggot Hingga Ancam Turunkan Investasi 2025

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, ngegas nih gara-gara target investasi 202...

ikn-belum-juga-dilirik-investor-asing-lagi-lagi-jadi-beban-apbn

IKN Belum Juga Dilirik Investor Asing, Lagi-lagi Jadi Beban APBN?

Bahlil Lahadalia ngejelasin jika hingga saat ini belum ada investasi asing ke IKN, menunggu setelah...

terlilit-pinjol-hingga-fraud-akankah-kiprah-indofarma-akan-berakhir

Terlilit Pinjol Hingga Fraud, Akankah Kiprah Indofarma Akan Berakhir?

Erick Thohir angkat bicara soal masalah yang sedang mendera PT Indofarma, perusahaan farmasi yang su...

rekor-20204-cadangan-devisa-ri-naik-jadi-us-139-miliar-karena-penerimaan-pajak

Rekor 20204: Cadangan Devisa RI Naik Jadi US$ 139 Miliar, Karena Penerimaan Pajak

Bank Indonesia beberkan kenaikan cadangan devisa RI yang menyentuh angka US$ 139 Miliar setelah sebe...

keponakan-jokowi-lulusan-s1-itb-yang-kini-jadi-manager-pertamina

Keponakan Jokowi: Lulusan S1 ITB Yang Kini Jadi Manager Pertamina

Sebelum menjadi Manager Pertamina, ternyata keponakan Jokowi pernah menjabat sebagai Vice President...

defisit-apbn-era-transisi-ke-prabowo-tertinggi-dalam-sejarah-kata-sri-mulyani-sudah-dipertimbangkan

Defisit APBN Era Transisi ke Prabowo Tertinggi Dalam Sejarah, Kata Sri Mulyani Sudah Dipertimbangkan!

DPR pertanyakan defisit APBN era transisi ke Prabowo tertinggi dalam sejarah dan jawaban Sri Mulyani