Jakarta, DigoID-Mulai 1 Juni nanti, ada aturan baru yang bakal bikin kalian yang suka beli LPG 3 kilogram (kg) harus siap-siap. Yep, Pertamina Patra Niaga mewajibkan pembelian LPG 3 kg pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nah, kenapa sih harus pake KTP? Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, kebijakan ini demi memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran LPG subsidi. Sounds reasonable, kan?

"Per tanggal 1 Juni nantinya pada saat akan melakukan pembelian LPG kg akan dipersyaratkan menggunakan KTP sehingga menuju ke sana seluruh agen dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP," kata Riva saat rapat dengan Komisi VII DPR, dikutip Rabu, 29 Mei 2024.

Riva juga menjelaskan kalau per April 2024, sudah ada 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang mendaftar subsidi tepat LPG. Mayoritas dari pendaftar ini adalah sektor rumah tangga, sekitar 35,9 juta NIK atau setara 86 persen. Sisanya, ada usaha mikro (5,8 juta NIK), petani sasaran (12,8 ribu NIK), nelayan sasaran (29,6 ribu NIK), dan pengecer (70,3 ribu NIK).

Dengan pendaftaran subsidi LPG tepat, profil dari pembeli bisa dilihat. Misalnya, berapa jumlah LPG yang mereka beli dalam sebulan. Secara rata-rata, pembeli katanya membeli 1 sampai 5 tabung LPG 3 kg per bulan. "Namun ada yang lebih dari 5 tabung untuk sektor yang mendaftarkan dirinya sebagai pengecer," tambah Riva.

Alasannya, LPG 3 Kg Gak Tepat Sasaran?

Masalahnya, penyaluran LPG 3 kg selama ini sering nggak tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Padahal, subsidi ini seharusnya untuk rakyat miskin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Nathan Kacaribu, bilang kalau orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg cuma 23,3 persen dari sasaran. Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 kg lainnya adalah orang kaya. Waduh!

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, juga mengungkapkan hal serupa. Banyak masyarakat kelas atas yang masih mengkonsumsi gas LPG 3 kg. Data dari desil 7 sampai desil 10 menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menggunakan gas subsidi ini. Padahal, produk ini hanya ditujukan untuk masyarakat miskin.

"Walaupun masyarakat ada yang komplain, kami tetap melakukan pendataan menggunakan KTP untuk memetakan desil satu sampai 10. Itu semua sampai desil 7 saja banyak sekali antara 2 sampai 3 juta NIK mengkonsumsi gas LPG 3 kg, bahkan yang desil 10 ada," kata Nicke dalam rapat dengan Komisi VII DPR dikutip Rabu, 29 Mei 2024.

Rincian Masyarakat Yang Mengkonsumsi LPG 3 Kg

Nicke menjelaskan kalau masyarakat desil 1 sampai 7 adalah yang terbanyak mengkonsumsi gas LPG 3 kg. Desil 1 sampai 7 ini mewakili kurang lebih 80% dari total pembelian gas LPG 3 kg. 

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian jumlah NIK yang mengkonsumsi gas LPG 3 kg:

• Desil 1: 2,99 juta NIK

• Desil 2: 3,22 juta NIK

• Desil 3: 3,22 juta NIK

• Desil 4: 3,10 juta NIK

• Desil 5: 2,97 juta NIK

• Desil 6: 2,81 juta NIK

• Desil 7: 2,64 juta NIK

Sedangkan masyarakat kelas atas yang tercatat mengkonsumsi gas LPG 3 kg yaitu desil 8 sampai 10:

• Desil 8: 710 ribu NIK

• Desil 9: 610 ribu NIK

• Desil 10: 320 ribu NIK

Data ini didapat dari program penyaluran gas LPG 3 kg menggunakan KTP. Hingga 30 April 2024, ada 28,6 juta NIK yang membeli LPG 3 kg, dengan rata-rata pembelian 1 sampai 5 buah gas per bulan.

Sebagai informasi, kelas rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dikelompokkan menjadi desil satu sampai 10. Desil 1 sampai 3 adalah rumah tangga dengan tingkat ekonomi sangat rendah, sementara desil 10 adalah kelompok kesejahteraan sangat tinggi.