Ma'ruf Minta Indonesia Arab Saudi kerjasama Sektor Ekonomi Syariah Serta Sertifikasi Halal
Jumat, 12 Januari 2024 22:27
Reporter : Ekadyana N. Fauzi
Ilustrasi Ma'ruf saat Menerima Kunjungan Kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed bin Abdul Karim El-Khereji di Istana Wakil Presiden/TimDigo.id
Jakarta, DigoID-Arab Saudi dan Indonesia melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin gencatan senjata yang permanen antara Israel dan Palestina. Permintaan ini disampaikan Ma'ruf saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed bin Abdul Karim El-Khereji di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.
"Pertama, terus upayakan gencatan senjata yang lebih permanen. Kedua, penting untuk merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Ketiga, secara serius memikirkan dimulainya proses perdamaian, guna mencapai penyelesaian dua negara,” kata Ma'ruf, dikutip dari kompas, Jumat, 12 Januari 2024.
Ma'ruf pun mengapresiasi upaya Arab Saudi sebagai salah satu anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang telah melakukan berbagai upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Salah satunya menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Amerika Serikat, Inggris, China, Perancis, dan Rusia.
Sementara itu, Waleed mengklaim bahwa Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan gencatan senjata permanen di Gaza, baik itu upaya secara politik maupun ekonomi.
"Kami tidak ingin gencatan senjata ini dilakukan hanya sementara, seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Yang kami inginkan adalah gencatan senjata untuk selanjutnya.
Tidak ada pertikaian antara dua negara bertetangga. Yang kami inginkan adalah kehidupan yang bebas untuk warga Palestina dan Gaza,” kata Waleed.
Selain soal Palestina, Ma'ruf juga meminta agar kerja sama Indonesia dan Arab Saudi di sektor ekonomi syariah, termasuk soal sertifikasi halal.
Ia menuturkan, pemerintah Indonesia sudah membahas rencana membuka cabang Bank Syariah Indonesia di Arab Saudi demi mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah di pasar global.
Hanya saja, menurut Ma'ruf, belum ada tindak lanjut dari Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) atas rencana tersebut.
“Hingga saat ini, kami belum menerima tanggapan dari pihak SAMA. Mohon dukungan dari Yang Mulia untuk menyampaikan hal ini kepada otoritas yang relevan di Arab Saudi,” ujar Wapres.
Disamping itu, melalui pertemuan ini, Ma’ruf juga membahas hasil monitoring implementasi dari MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Presiden SFDA Hisham S. Aljadhey, di Riyadh pada 19 Oktober 2023 lalu.
“Saya menyambut baik penandatanganan MoU tersebut pada Oktober 2023 yang lalu. Kerja sama ini diharapkan dapat berimplikasi pada penguatan ekosistem halal di Indonesia dan Arab Saudi untuk memperkuat peranan produk halal dalam meningkatkan perekonomian. Implementasi dari MoU perlu dimonitor kedua pihak,” ujar Ma’ruf.