Jakarta, DigoID-Lagi rame nih omongan tentang Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono! Kebijakan-kebijakannya jadi kontroversi di media sosial, salah satunya yang lagi hangat dibahas itu penghapusan nama penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Katanya Ada Mekanisme Baru

Heru langsung buka suara, dia bilang kebijakan ini diambil karena ada mekanisme baru dalam perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Katanya, sekarang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pake sumber data yang dikelola pemerintah pusat.

Data yang dipake mantap banget, guys! Ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari dan November 2022, plus Januari dan Desember 2023 milik Kementerian Sosial. Terus digabungin sama data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi, udah kayak Avengers, gabungan data yang mantap!

"Jadi, KJP KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di 2023, November-Desember oleh Kemensos," kata Heru seperti dilansir dari detik, Kamis, 7 Maret 2024.

Heru juga ngelanjutin omongannya, "Jadi, KJP KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di 2023, November-Desember oleh Kemensos." Data dasarnya pun berasal dari rembug masyarakat.

Dari padu padan data itulah, kata Heru, yang jadi panduan mereka dalam ambil kebijakan. Dia juga tanggapi keluhan yang bilang ada masyarakat yang dulu dapat bantuan, tapi sekarang nggak. Katanya, kalo sesuai persyaratan, ada mekanisme timbal balik, bisa dicek balik ke dinas sosial dan ada musyawarah kelurahan gitu.

Dijamin Bakal Tepat Sasaran

Heru juga ngejamin banget nih, proses pemberian bantuan pendidikan ini tepat sasaran. Pokoknya, yang penting Pemda DKI kasih bantuan ini ke yang bener-bener layak, sesuai data DTKS.

Nah, kalo ditanya soal mahasiswa yang khawatir nggak bisa lanjut kuliah karena KJMU-nya dicabut, Heru bilang, bantuan ini emang buat yang nggak mampu beneran. Jadi, kalo data mereka ter-link dengan data pajak, kendaraan, atau aset lainnya yang menunjukkan kecukupan ekonomi, ya nggak bakal dapat bantuan. Intinya, bantuan ini buat yang bener-bener butuh, guys!

DPRD-nya Lagi Bahas Baju Baru, nih!

Masih dari Jakarta! Para anggota DPRD DKI Jakarta bakal tampil kinclong dengan pakaian dinas baru yang katanya senilai Rp 3 miliar, dan sumber duitnya dari APBD DKI Jakarta tahun 2024. Keren, kan?

Jadi begini ceritanya, bersumber dari detik.com, Kamis, 7 Maret 2024, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, mengungkapkan kalau duit ini buat beli pakaian dinas dan atribut baru buat para anggota DPRD baru hasil Pemilu 2024. Katanya, "Untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota dewan, diperuntukkan bagi Dewan baru."

Nah, dengerin ini, bro! Anggaran pembelian pakaian dinas dan atribut ini lebih gede dari tahun-tahun sebelumnya, loh. Contohnya tahun 2022 cuma Rp 1,7 miliar, tapi tahun 2024 ini naik jadi Rp 3 miliar. Kenapa, ya? Ternyata, ini karena ada pembelian atribut pin anggota DPRD DKI Jakarta yang katanya berbahan emas, guys!

Pinnya Aja Dari Emas?

Augustinus ngebahas, "Kenapa anggarannya naik dari Rp 1,7 miliar menjadi Rp 3 miliar karena ada pembelian pin emas. Karena pakaian dinas dan atributnya berupa pin emas." Serius, emas, gengs! Kayaknya nanti pakaian dinasnya bisa bikin mata silau deh kalau kena matahari.

Setiap anggota dewan bakal dapet dua pin emas dengan berat 5 gram dan 7 gram. Pin ini diberikan setiap 5 tahun sekali, kalo lagi ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta berdasarkan hasil Pemilu. "Diberikan setiap 5 tahun. Pas pelantikan diberikan," kata Augustinus seraya ngasih tambahan info.

Oh ya, info lengkapnya bisa dilihat di situs SiRUP LKPP, guys. Ada tender di satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta, dan total anggarannya sekitar Rp 3 miliar, berasal dari APBD TA 2024. Artinya, setiap anggota DPRD DKI bakal dapat pakaian baru seharga sekitar Rp 29 juta. Tapi, masih misteri soal jenis pakaian dan jumlah yang bakal didapat oleh masing-masing anggota DPRD DKI.

Nah, pemilihan penyedia bakal dimulai Juni 2024, dan mereka targeting buat mulai pake barang-barang baru ini pada Agustus 2024. Tahun lalu, pada 2023, Sekretariat DPRD DKI sudah menganggarkan Rp 1,8 miliar buat beli pakaian dinas dan atribut. Pada 2022, kontraknya senilai Rp 1,7 miliar. Jadi, semoga aja pakaian baru ini beneran kinclong dan bikin semangat kerja para anggota DPRD DKI Jakarta. (wd)