Hak Angket Terdengar di Meja Parlemen, Benarkah Cuma Tes Ombaknya PDIP?

Rabu, 06 Maret 2024 17:00

Reporter : Tim Digo.id

top-news

Ilustrasi Adu Suara Soal Kecurangan Pemilu 2024 Ada yang Komitmennya Masih Labil/TimDigo.id

 

Jakarta, DigoID-Lagi rame banget soal usulan hak angket buat dugaan kecurangan di Pemilu 2024. Jadi, kemarin, Selasa, 5 Maret 2024, di meja parlemen kita resmi deh digulirkan usulan isu kecurangan ini. Tapi, nggak semua partai yang selama ini ngeyel soal hak angket ikutan setuju, lho. Cuma tiga partai yang langsung kibarin bendera, yaitu PKS, PKB, dan PDIP.

Adu Suara Anggota DPR

Ada aksi interupsi dari anggota DPR dari ketiga fraksi ini, nih. Salah satu dari mereka, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, bikin heboh dengan bilang bahwa pimpinan dan anggota DPR harus dengerin aspirasi masyarakat. Dia ngeyel banget, katanya masyarakat lagi desak-desak minta DPR pake hak angket buat selidiki kecurangan di Pemilu 2024. "Pemilu yang diwarnai banyak kecurangan. DPR harus menggunakan hak angket," teriaknya.

Dia kasih dua alasan, nih. Pertama, Pemilu 2024 katanya moment penting banget buat Indonesia, jadi harus jujur dan adil. Kedua, dia bilang banyak kecurigaan dan praduga di masyarakat soal kecurangan di Pemilu yang perlu direspons DPR dengan bijak dan proporsional. Ngomong-ngomong, dia juga bilang kalo kalau terbukti ada kecurangan, bisa ditindaklanjuti sesuai UU. Tapi kalo nggak terbukti, bisa dijadiin klarifikasi buat kecurigaan di masyarakat.

Trus, ada juga Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB yang tegas banget, Bro! Dia bilang kalo pemilu itu representasi kedaulatan rakyat dan harus berdasarkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika tinggi. 

"Tidak boleh ada satupun pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun itu adalah salah satu anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain," kata Luluk.

Aria Bima dari Fraksi PDIP juga ikutan kasih statement, Bro! Dia bilang kalo DPR harus jalankan fungsi pengawasan pake hak angket atau hak interpelasi buat ungkap dugaan kecurangan di Pemilu 2024. Apalagi, masalah ini udah disorot banyak orang.

"Untuk mengkritisi penyelenggaraan pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu bisa diselidiki," kata Aria Bima. Dia juga bilang kalo pake hak angket bisa menjamin pemilihan kepala daerah dan pemilu di masa depan.

Urgensinya Hak Angket Apa?

Nah, tapi nggak semua setuju, loh. Ada yang ngeyel, kayak Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. Dia bilang kalo penggunaan hak angket harus diperjelas. "Itu perlu diperjelas dulu sehingga tidak serta-merta menuduh ada kecurangan atau mendegradasi hak suara rakyat yang sudah dicurahkan di Pemilu 2024," ujarnya.

Ada juga yang nyinyir, Bro! Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra nanya-nanya soal urgensi penggunaan hak angket. Dia bilang kalo hasil pemilu belum diumumkan, terus yang ngusulin hak angket juga belum gugat ke MK. "Belum menggunakan instrumen hukum yang disiapkan undang-undang kok sudah menuduh ada kecurangan," sindirnya.

Rapat paripurna kemarin dihadiri sama tiga wakil ketua DPR. Dasco Ahmad yang memimpin sidang bilang mereka bakal tampung semua aspirasi anggota DPR, termasuk hak angket. Tapi tetep ada mekanisme khusus yang harus dijalani buat ngajuin hak angket.

Yang lucu, PPP yang satu koalisi sama PDIP di pilpres dan Nasdem teman koalisinya PKB dan PKS, belum tentukan sikap, nih. Bersumber dari Jawa Pos, Rabu, 6 Maret 2024, salah satu anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi, bilang kalau mereka belum rapat resmi, jadi masih tunda keputusan. “Kami kan harus rapat dulu. Nanti langsung ketua fraksi ya,” ucapnya.

Partai Nasdem masih tunggu rekapitulasi suara, tapi mereka bilang akan dukung hak angket. Taufik Basari, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, juga bilang mereka siap jadi bagian dari pengusul hak angket. Mereka lagi persiapkan tanda tangan hak angket dari setiap anggota fraksi.

Isu Hak Angket Masih Setengah-setengah?

Nah, ada analis komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, yang ngomongin soal ini, nih. Bersumber dari CNN Indonesia, Rabu, 6 Maret 2024, dia bilang, isu ini masih setengah-setengah diperbincangkan, Bro, karena motif di balik hak angket ini masih belum jelas, apakah buat pengawasan beneran atau ada tendensi politik di dalamnya.

"Kenapa kemudian potensinya masih setengah-setengah karena memang komitmennya belum penuh," katanya. Dia bilang, masih ada potensi gede antara ini cuma pengawasan aja atau ada motif politis di belakangnya. Keknya masih ada pertarungan motif yang belum kelar.

Verdy bilang, komitmen partai politik juga lagi diuji, nih. Belum jelas apakah mereka berkomitmen beneran buat nilai atau malah ada motif politis yang lebih besar. Dia bilang, kalo dasarnya ini karena motif politik, bisa aja isu ini enggak bakal sampai ujung, alias gagal di tengah jalan.

Dia juga nyinggung soal dominasi koalisi pemerintah yang semakin kuat, itu bisa mereduksi kepercayaan diri partai-partai yang sebenernya mau jadi oposisi. Jadi, mungkin ada yang mikir dua kali buat bersuara keras.

Terus, dia juga nyebut kalo motif politik di dasar hak angket ini bisa rugiin caleg, Bro. Kalo angket ini nolak hasil pemilu 2024, enggak cuma pilpres yang dipertanyain, tapi juga pileg. Wah, pasti para caleg pada risih, deh.

PDIP Cuma Cek Ombak, PKS dan PKB Gimana?

Nah, Verdy juga nyebut soal sikap partai-partai sekarang. Dia ngebahas PDIP yang masih cek ombak, gitu. Katanya, mereka masih dalam posisi mencari aman, wait and see aja.

Buat NasDem dan PKS, dia mikir kecil kemungkinan keduanya main dua kaki. Terus, buat PKB, dia nggak liat mereka main dua kaki, tapi tetep aja berpotensi gabung ke koalisi pemerintahan berikutnya karena perolehan suaranya yang lumayan gede kemarin.

Nah, buat PPP, dia bilang mereka berpotensi main dua kaki. Katanya, Sandiaga Uno sama Ketum Mardiono deket banget sama kekuasaan. Terus, dia nanya-nanya, apakah PPP siap jadi oposisi dan berada di luar pemerintahan, apalagi kalo mereka masih butuh dukungan publik.

Masih bersumber dari CNN Indonesia, Rabu, 6 Maret, 2024, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga bilang kalo hak angket ini bakal dapat perlawanan kuat secara politik. Dia bilang, ini lebih ngarah ke Jokowi daripada pemilu, dan dengan lobi-lobi yang kuat buat ngehalangin, PDIP bisa aja kalah bersaing pengaruh dan kekuasaan.

Dia juga nyinyir soal absennya Ketua DPR Puan Maharani di rapat paripurna kemarin. Menurutnya, Puan bisa aja dengan sengaja menolak hak angket secara diam-diam. Dia bilang, langkah Puan jelas anomali, mungkin buat jadi pintu diplomasi antara kepentingan pemerintah sama PDIP.

Tapi Dedi juga heran sama keberanian PPP di kasus ini. Dia nanya-nanya, "Tetapi PPP tidak yakin berani melawan, terlebih di sana ada Sandiaga dan Mardiono yang secara tegas berada di kubu kekuasaan." Intinya, situasinya masih rame, Bro. (wd) 

 

Redaktur : seno

TOP NEWS

Berita Terkait


pks-dan-nasdem-kompak-tinggalkan-anies-benarkah-tak-lagi-layak-pimpin-jakarta

PKS dan Nasdem Kompak Tinggalkan Anies, Benarkah Tak Lagi Layak Pimpin Jakarta?

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai ditinggal partai pengusungnya saat Pilpres 2...

nikita-mirzani-tolak-marshel-jadi-calon-wakil-walikota-tangsel-berikut-sederet-kontroversinya

Nikita Mirzani Tolak Marshel Jadi Calon Wakil Walikota Tangsel, Berikut Sederet Kontroversinya

Dari beli konten porno Dea Onlyfans hingga masalah attitude, bikin komika Marshel Widianto ditolak o...

dilema-pks-di-pilkada-jakarta-antara-kursi-cawagub-atau-setia-dibelakang-anies-baswedan

Dilema PKS di Pilkada Jakarta, Antara Kursi Cawagub Atau Setia Dibelakang Anies Baswedan?

PKS baru-baru ini mengakui bahwa mereka ditawari posisi cawagub di Pilkada Jakarta 2024 dari Koalisi...

pdip-kelabakan-lapor-komnas-ham-hingga-bareskrim-imbas-disitanya-dokumen-partai

PDIP Kelabakan Lapor Komnas HAM Hingga Bareskrim Imbas Disitanya Dokumen Partai

Tim Hukum DPP PDIP bakal melaporkan penyidik KPK ke Bareskrim Polri setelah sebelumnya juga telah me...

duet-anies-kaesang-dapat-lampu-hijau-dari-gibran-anies-sendiri-tidak-menolak

Duet Anies-Kaesang Dapat Lampu Hijau Dari Gibran, Anies Sendiri Tidak Menolak!

Kaesang Pangarep, Anies Baswedan dan Gibran akhirnya buka suara soal kemungkinan dia berduet dengan...

grace-natalie-dapat-jatah-komisaris-sebagai-bentuk-tradisi-politik-gajinya-berapa-ya

Grace Natalie Dapat Jatah Komisaris Sebagai Bentuk Tradisi Politik, Gajinya Berapa Ya?

Penunjukan Grace Natalie dari PSI, Fuad Bawazier, dan Simon Aloysius Mantiri dari Gerindra menduduki...

hasto-kedinginan-hingga-lapor-balik-ke-dewas-kpk-karena-hp-disita

Hasto Kedinginan Hingga Lapor Balik ke Dewas KPK Karena HP Disita

Kusnadi melaporkan dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyidik KPK...

daftar-borok-syl-peras-kementan-untuk-keluarga-dan-biduan-tercinta

Daftar Borok SYL: Peras Kementan Untuk Keluarga dan Biduan Tercinta

Aliran dana kasus korupsi SYL, dari partai, keluarga, hingga biduan Nayunda serta kelakuan istri yan...

pandji-pragiwaksono-heran-arie-putra-sebut-dinasti-politik-itu-human-rights-emang-iya

Pandji Pragiwaksono Heran Arie Putra Sebut Dinasti Politik Itu Human Rights, Emang Iya?

Arie Putra podcast bareng Pandji Pragiwaksono sebut kalau dinasti politik itu human right, begini pe...