Debat Cawapres: Gak Hanya Asyik, tapi Juga Wajib Cek Fakta Demi Keadilan Informasi

Senin, 22 Januari 2024 19:29

Reporter : Ekadyana N. Fauzi

top-news

Ilustrasi Debat Cawapres ke-4 dalam Pilpres 2024/TimDigo.id

 

Jakarta, DigoID-Debat cawapres memang seru banget, tapi kita sebagai pemirsa juga harus tetap kritis dan cek fakta, biar enggak kegocek sama informasi yang disampaikan para kandidat. Pastinya, data dan argumen yang diajukan itu penting banget buat keputusan kita, ya.

Kita bisa cek kebenaran data yang disampaikan para kandidat dengan membandingkan dengan sumber-sumber yang terpercaya. Berikut tim digo.id merangkum beberapa statement yang engga sesuai dengan data dan fakta di lapangan!

 

Cek Fakta Cawapres 01 Muhaimin Iskandar

Nih, cerita seru dari Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut satu! Dia lagi sharing tentang pencapaian UU pembangunan desa yang ikut diiringi dengan peningkatan dana desa. Katanya, infrastruktur kita sudah berjalan oke banget!

Klaim

Dijelasin sama Cak Imin, udah ada 13.000 desa tertinggal yang berhasil berubah jadi desa mandiri. Mantap, kan? Dan sekarang, tinggal 4.000 desa tertinggal aja yang belum mendapatkan transformasi. Dia bilang ini sebagai bukti bahwa infrastruktur udah berjalan dengan baik. Selain itu, Cak Imin juga menyebut bahwa dana desa udah terlaksana dengan baik, bikin masyarakat desa semakin nyaman.

Untuk nge-boost lebih lanjut, Cak Imin berencana nih untuk nambahin anggaran desa sebesar Rp5 miliar per desa. Gak hanya sekedar naikin infrastruktur, tapi juga bikin ekonomi desa semakin hidup. Ada usaha dari BUMDes, wirausaha yang berkembang, pertanian, peternakan tumbuh di desa, sehingga makin banyak orang yang tertarik buat hidup di desa.

Fakta

Tapi, nih, guys, kita juga perlu cek data. Kemendesa bilang desa tertinggal emang cuma sekitar 4.000 desa, sesuai data IDM (Indeks Desa Membangun) hingga akhir 2023. Namun, untuk desa mandiri, data terakhirnya baru nyampe 11.456 desa, bukan 13.000 desa seperti yang diomongin sama Cak Imin. Jadi data yang disebut cak imin juga nggak bener ya, tetep harus kritis dan cek data ya, gaes!

 

Cek Fakta Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka

Klaim

Gibran Rakabuming Raka mengklaim waktu di Debat Capres-Cawapres 2024, katanya udah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang diakui negara. Debat kali ini temanya "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.".

Hal ini ia sampaikan dalam acara Debat Capres-Cawapres 2024 seri keempat bertema, "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa," di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Fakta

Tapi, ada satu hal nih, teman-teman, data resmi KLHK malah nunjukin cuma 221,2 ribu hektare yang diakui lewat SK KLHK. Jadi, agak beda gitu sama yang diomongin Gibran. Mungkin perlu klarifikasi lebih lanjut buat pastiin keakuratannya.

Proses pengakuannya biasanya lewat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kan bagian dari skema Perhutanan Sosial yang diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Data lainnya juga ngasih tau kalau total luasan wilayah hutan yang dikasih akses buat dikelola sama masyarakat itu sampe 6.372.449,22 hektare, loh. Kalimantan Tengah juga jadi juara dengan luasan hutan adat terbesar pada tahun 2022.

Beda banget, ya, sama angka yang diomongin Gibran. Jadi, mungkin kita perlu tetap aware dan mengecek sumber datanya. Ini berarti data yang dipaparkan Gibran kemarin kurang tepat ya guys!

 

Cek Fakta Cawapres 03 Mahfud MD

Klaim

"Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita," kata Mahfud MD di lokasi.

Jelas banget, kan, guys? Mahfud ini kayak bener-bener ngasih pandangannya tentang langkah-langkah yang udah diambil pemerintah. Dia ngerasa gak ada gerakan yang berasa banget, gitu. Diskusi di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 21 Januari 2024, bener-bener jadi ajang dia buat nyeritain kekangenannya sama aksi-aksi nyata buat jaga kelestarian alam.

Fakta 

Ternyata, guys, klaim Mahfud MD tentang pemerintah gak bergerak buat lingkungan itu ternyata meleset, deh! Faktanya, pemerintah lagi ngebut banget, nih, dalam menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Ada empat hal penting yang pemerintah Indonesia lakukan buat perservasi lingkungan, guys!

Pertama, mereka punya peraturan dan regulasi yang super lengkap buat melindungi lingkungan hidup. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampe peraturan daerah dan teknisnya udah ada, guys! Pemerintah bener-bener ngambil langkah konkret buat ngejaga bumi kita ini.

“Misal kita bandingkan dengan negara lain, target komitmen NDC pemerintah 2030 itu setara dengan target penurunan emisi Amerika Serikat. Ini luar biasa,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto yang dimuat laman resmi kementerian keuangan, pada 17 November 2023.

Selain itu, tata kelola juga udah dirombak, guys! Pemerintah lagi bener-bener berusaha memperbaiki hubungan antar pelaku, mulai dari pemerintah sama korporasi, pemerintah sama masyarakat, sampe korporasi sama korporasi. Mereka bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai bentuk nyata komitmen buat perbaikan tata kelola.

Nah, jadi udah pada tau kan?

Informasi yang disampaikan di debat cawapres bisa jadi nggak semuanya tepat atau lengkap. Jadi, sebagai pemirsa cerdas, penting banget buat selalu cek kebenaran setiap argumen yang diutarakan. Bisa dicek dari sumber-sumber terpercaya, data statistik yang valid.

Ingat, setiap keputusan kita sebagai pemilih penting banget buat masa depan, jadi kita harus membuat keputusan yang informasinya benar dan akurat. Keep questioning, keep verifying, dan tetap kritis. 



Redaktur : seno

TOP NEWS

Berita Terkait


pks-dan-nasdem-kompak-tinggalkan-anies-benarkah-tak-lagi-layak-pimpin-jakarta

PKS dan Nasdem Kompak Tinggalkan Anies, Benarkah Tak Lagi Layak Pimpin Jakarta?

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai ditinggal partai pengusungnya saat Pilpres 2...

nikita-mirzani-tolak-marshel-jadi-calon-wakil-walikota-tangsel-berikut-sederet-kontroversinya

Nikita Mirzani Tolak Marshel Jadi Calon Wakil Walikota Tangsel, Berikut Sederet Kontroversinya

Dari beli konten porno Dea Onlyfans hingga masalah attitude, bikin komika Marshel Widianto ditolak o...

dilema-pks-di-pilkada-jakarta-antara-kursi-cawagub-atau-setia-dibelakang-anies-baswedan

Dilema PKS di Pilkada Jakarta, Antara Kursi Cawagub Atau Setia Dibelakang Anies Baswedan?

PKS baru-baru ini mengakui bahwa mereka ditawari posisi cawagub di Pilkada Jakarta 2024 dari Koalisi...

pdip-kelabakan-lapor-komnas-ham-hingga-bareskrim-imbas-disitanya-dokumen-partai

PDIP Kelabakan Lapor Komnas HAM Hingga Bareskrim Imbas Disitanya Dokumen Partai

Tim Hukum DPP PDIP bakal melaporkan penyidik KPK ke Bareskrim Polri setelah sebelumnya juga telah me...

duet-anies-kaesang-dapat-lampu-hijau-dari-gibran-anies-sendiri-tidak-menolak

Duet Anies-Kaesang Dapat Lampu Hijau Dari Gibran, Anies Sendiri Tidak Menolak!

Kaesang Pangarep, Anies Baswedan dan Gibran akhirnya buka suara soal kemungkinan dia berduet dengan...

grace-natalie-dapat-jatah-komisaris-sebagai-bentuk-tradisi-politik-gajinya-berapa-ya

Grace Natalie Dapat Jatah Komisaris Sebagai Bentuk Tradisi Politik, Gajinya Berapa Ya?

Penunjukan Grace Natalie dari PSI, Fuad Bawazier, dan Simon Aloysius Mantiri dari Gerindra menduduki...

hasto-kedinginan-hingga-lapor-balik-ke-dewas-kpk-karena-hp-disita

Hasto Kedinginan Hingga Lapor Balik ke Dewas KPK Karena HP Disita

Kusnadi melaporkan dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyidik KPK...

daftar-borok-syl-peras-kementan-untuk-keluarga-dan-biduan-tercinta

Daftar Borok SYL: Peras Kementan Untuk Keluarga dan Biduan Tercinta

Aliran dana kasus korupsi SYL, dari partai, keluarga, hingga biduan Nayunda serta kelakuan istri yan...

pandji-pragiwaksono-heran-arie-putra-sebut-dinasti-politik-itu-human-rights-emang-iya

Pandji Pragiwaksono Heran Arie Putra Sebut Dinasti Politik Itu Human Rights, Emang Iya?

Arie Putra podcast bareng Pandji Pragiwaksono sebut kalau dinasti politik itu human right, begini pe...