Jakarta, DigoID-Pemerintah saat ini lagi sibuk banget nih ngevaluasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya yang non-subsidi kayak Pertamax Cs. Ini semua karena pemerintah udah nahan harga keekonomian BBM non-subsidi sampai Juni 2024. Evaluasi ini nggak main-main lho, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga yang turun tangan langsung.

Presiden Jokowi sendiri bilang, "Semuanya dilihat dari sisi fiskal negara. Mampu atau nggak mampu, kuat atau nggak kuat harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semua bakal dikalkulasi, dihitung, dan dipertimbangkan dengan matang," ujarnya di Istora Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa, 28 Mei 2024.

Menurut Jokowi, harga BBM itu nyangkut sama hajat hidup banyak orang. Jadi, perubahan harga BBM bakal ngefek ke berbagai harga barang dan jasa di dalam negeri. Sebelumnya, pemerintah masih nahan harga energi kayak BBM sampai Juni mendatang, meski harga minyak mentah dunia lagi naik gara-gara tensi konflik di Timur Tengah yang makin memanas.

"Sampai saat ini belum ada perubahan (evaluasi subsidi energi Juni)," kata Sri Mulyani saat ditanya wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024.

Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, juga ngungkapin kalau mereka belum bisa memastikan perubahan harga BBM bulan Juni 2024. Yang jelas, mereka masih mantau harga pasar. "Kami masih memantau harga pasar karena ini kan belum final," katanya seperti dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa, 28 Mei 2024.

Riva juga bilang kalau Pertamina bakal terus dukung program pemerintah dalam nentuin harga BBM yang dijual. "Jadi kita nggak ada rencana untuk melakukan hal-hal yang di luar ketetapan pemerintah," tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga bilang kalau harga BBM, baik yang subsidi maupun non-subsidi, bakal ditahan sampai Juni 2024. "Kira-kira (ditahan) sampai Juni lah. Kita lihat karena harga minyak mentah kan masih US$ 83 per barel," terang Arifin dikutip dari sumber yang sama, Selasa, 28 Mei 2024.

Disisi Lain, Pertalite dan Solar Subsidi Bakal Dibatasi?

Sementara itu, rencana pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi hingga saat ini belum terealisasi. Pembahasan revisi aturan ini sekarang kembali bergulir setelah selesai pemilihan presiden awal tahun ini. Rencana pembatasan ini diupayakan lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Presiden Jokowi udah instruksiin supaya aturan ini segera diselesaikan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, bilang kalau revisi Perpres itu sekarang masih dibahas. "Terkait revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus menerus saat ini karena terakhir memang ada arahan dari Presiden untuk segera diterbitkan," kata Erika saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin, 27 Mei 2024.

Erika juga bilang kalau draf revisi Perpres tersebut masih nunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Bahkan tadi, hari ini pagi-pagi masih dibahas jadi sekarang posisinya masih di Menko Perekonomian, kami masih nunggu keputusan dari Menko Perekonomian karena ini nggak hanya menyangkut BPH, ada kementerian terkait harus ada kesepakatan," ucapnya.

Pemerintah juga udah ngasih sinyal bakal ngendaliin konsumsi Pertalite dan Solar subsidi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dalam dokumen itu, tercatat rencana pemerintah buat ngendaliin subsidi dan kompensasi Solar dan Pertalite yang berkeadilan lewat pengendalian kategori konsumen. 

Pemerintah bilang, Solar dan Pertalite yang dijual di bawah harga keekonomiannya bikin kompensasi yang harus dibayar oleh APBN makin besar. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus naik, beban subsidi dan kompensasi juga makin tinggi, mayoritas dinikmati rumah tangga kaya. Di sisi lain, pemerintah juga nyinggung soal polusi udara yang berasal dari gas buang kendaraan.

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu ada kebijakan yang bisa ngendaliin konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan bisa ngurangin volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta kiloliter per tahun.

Bakal Berlaku Juga Untuk Tarif Listrik

Selain itu, pemerintah juga berencana ngepasin tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga kaya golongan 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1, P2, P3). "Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan bakal menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun," tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang kalau rencana pengendalian konsumsi BBM subsidi tersebut masih bakal dibahas sama parlemen. Dia juga jelasin, pemerintah bakal ngkalibrasi lagi kebutuhan energi tahun depan buat pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto setelah diskusi sama DPR.

"Nggak juga [pemangkasan], nanti kita lihat lah, ini masih postur besar banget, nanti kita lihat dari pandangan fraksi-fraksi DPR, nanti kita makin pertajam posturnya, kita akan diskusikan di Badan Anggaran [Banggar]," ujarnya dikutip dari Bisnis.com, Selasa, 28 Mei 2024.