Bawaslu Purworejo Sosialisasikan Pengawasan Pemilu
Jumat, 07 Oktober 2022 09:40
Reporter : Antara
(Foto: ant)
Magelang - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah menyosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif di daerah itu guna mewujudkan pesta demokrasi yang bermartabat dan memperoleh pemimpin berintegritas.
"Semua masyarakat pengguna hak pilih
diharapkan untuk turut berpartisipasi mengawasi semua tahapan pemilu,"
kata Anggota Bawaslu Purworejo Anik Ratnawati dalam keterangan tertulis
diterima di Magelang, Jumat
07 Oktober 2022.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di
Kabupaten Purworejo, Kamis 06 Oktober 2022, mengundang para camat, tokoh agama,
pegiat organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam kegiatan itu, bawasalu setempat juga menghadirkan narasumber Anggota
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (2017-2022) Sri Wahyu Ananingsih.
Bawaslu Purworejo mengajak masyarakat setempat
ikut mewujudkan pemilu yang demokratis pada Pemilu 2024 di salah satu daerah
selatan Jateng itu.
Anik menjelaskan pengawasan pemilu partisipatif
menyangkut semua tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga
tahap pemungutan dan penghitungan suara yang rentan terjadi pelanggaran.
Terhadap warga yang bukan peserta pemilu, kata
dia, mereka bisa menjadi pengawas partisipatif dengan menjadi penyelenggara
pemilu atau menjadi pemilih yang cerdas dan bijak, demi mendapatkan pemimpin
berintegritas dan demokrasi bermartabat.
Masyarakat, kata dia, juga bisa melaporkan
kepada pengawas jika terjadi dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilu, baik
pelanggaran dilakukan peserta pemilu, pemilih, maupun penyelenggara pemilu.
Ananingsih menjelaskan tentang risiko yang
terjadi ketika masyarakat tidak terlibat dalam pemilu.
"Yakni melemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap demokrasi dan melemahnya kapasitas pemimpin yang dihasilkan,"
kata dia.
Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq mengatakan
sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagian dari pelaksanaan tugas
konstitusional bawaslu.
"Kegiatan ini untuk mengembangkan
pengawasan partisipatif dan mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pemilu
serentak 2024," kata dia.
(ant)