Jakarta, DigoID-Pemilu 2024 jadi rame, Digo Friends! Bukan cuma soal siapa yang bakal duduk di kursi kekuasaan, tapi juga tentang duit yang digelontorin buat urusan ini. Yaelah, duitnya sampe miliaran rupiah, bikin banyak orang penasaran soal transparansi dan gimana efektifnya nih duit dipake.

Terus, dengan berbagai perubahan peraturan dan kenaikan honorarium, anggaran pemilu makin gede aja dari tahun ke tahun, gilak! Tapi dibalik semua angka besar itu, harapannya besar banget sih bahwa pemerintahan yang bakal terbentuk bisa lanjutin pembangunan menuju Indonesia Maju 2045 dengan bener-bener ngutamain reformasi, pengembangan sektor industri, dan komitmen untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sri Mulyani Jelaskan Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ngasih heads-up nih, bahwa anggaran buat Pemilu 2024 tuh lumayan gede. Dia berharap banget biar pemilu kali ini bisa berlangsung dengan damai.

"Pemilu ini demokrasi ya, masyarakat memilih, pilih sesuai dengan keinginan hati dan pikiran, keyakinan masing-masing, hormati pilihan masing-masing. Kita jaga demokrasi ya. Kalau saya Menkeu karena anggarannya gede banget, jadi kita jaga supaya bagus," ujar Sri Mulyani, bersumber republika, Rabu, 14 Februari 2024.

Di situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disebutkan kalo total anggaran buat Pemilu 2024 itu sebesar Rp 71,3 triliun, yang dibagi dalam tiga tahun anggaran. Ini naik sekitar 57,3 persen dibanding anggaran Pemilu 2019 yang cuma Rp 45,3 triliun. Jadi, gede banget kan perbedaannya?!

"Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara," tulis Kemenkeu, Kamis, 15 Januari 2024.

Penyaluran Anggaran

Anggaran untuk Pemilu 2024 pertama kali disalurkan pada tahun 2022, tapi masih dalam jumlah kecil, cuma Rp 3,1 triliun di APBN 2022. Tapi kemudian pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk Pemilu naik jadi Rp 30 triliun. Terus, di tahun 2024, alokasinya naik lagi jadi Rp 38,2 triliun sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBN. Nah, duit untuk pemilu ini dialokasikan ke KPU, Bawaslu, sampai ke kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

Ada alasan kuat di balik kenaikan anggaran yang lumayan besar ini. Meskipun dasarnya UU yang dipake sama, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tapi ada peraturan lain yang mengalami perubahan, kayak kenaikan honorarium Badan Adhoc. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) misalnya, honorariumnya naik sampai 104 persen!

Dalam alokasi anggaran pemilu, ada beberapa peraturan yang berlaku, mulai dari UU tentang Pemilu, peraturan perencanaan penganggaran kayak PMK Nomor 62 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan Pemilu 2024, sampe peraturan lain yang terkait. Berdasarkan semua ketentuan itu, tahapan Pemilu dimulai dari tahun anggaran 2022 sampai 2024.

Kemenkeu berharap banget nih, pemerintahan yang nanti terbentuk dari hasil Pemilu bisa lanjutin strategi pembangunan buat mewujudkan Indonesia Maju 2045. Reformasi dan pengembangan sektor industri perlu terus diperkuat, dukungan tenaga kerja yang memadai, SDM yang berkualitas, serta regulasi yang mendukung produktivitas juga penting banget untuk dilaksanakan. Keberlanjutan penguatan pasar keuangan domestik juga penting buat menopang pembiayaan pembangunan ke depan.

Selain itu, komitmen pemerintah terhadap green economy juga penting banget. Kalau komitmen ini terus dipertahankan, pastinya pembangunan yang berkelanjutan bakal lebih terjamin ke depan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bijaksana juga bakal jadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil sampai ke Indonesia Maju 2045.

Transaksi Ritel Naik Sampai 5 Persen!

Pemilu 2024 bukan cuma soal politik, tapi juga bisa berdampak ke sektor ritel, loh! Menurut peneliti ekonomi dari BRIN, transaksi di sektor ritel bisa naik sampai 5 persen, guys!

"Prediksinya sekitar 4-5 persen sampai dengan hari pencoblosan, dan peningkatan tersebut terjadi terutama di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pemilu," kata Bahtiar Rifai saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.

Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Bahtiar Rifai, bilang kalo dari pengalaman pemilu sebelumnya, biasanya dua bulan menjelang pemungutan suara, kegiatan belanja kita di sektor ritel naik terus.

Nah, sektor-sektor yang bakal naik langsung gara-gara pemilu itu kayak industri makanan, logistik, konveksi, percetakan, dan transportasi, bro!

"Kalau kita lihat ada lebih dari 9 ribu caleg, dan pengeluaran pemerintah juga naik khusus untuk pemilu tahun ini naik sekitar 57,3 persen menjadi Rp 71,3 triliun, sebelumnya 2019 hanya Rp 33,73 triliun," katanya.

"Partisipasi gen Z dan milenial di dalam pemilu pasti ada hubungannya dengan belanja baik belanja misalnya kuota, kemudian belanja atribusi pemilu, bahkan mereka akan berdiskusi, ngobrol, ketemu, beli kopi dan sebagainya itu akan cenderung meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya," ujarnya.

Jadi, bisa dibilang, partisipasi kita, anak muda, dalam Pemilu ini gak cuma soal nyoblos, tapi juga bisa berdampak ke ekonomi, Digo Friends.