Jakarta, DigoID-Ada kabar terbaru dari pemerintah yang langsung diungkapin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Jadi, buat kalian yang belum tahu, pemerintah sekarang membuka peluang besar buat memasukkan nama-nama korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, mereka yang jadi korban bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari negara. Gokil, kan?

Ada Kelompok Masyarakat Miskin Baru Karena Judi Online?

Muhadjir bilang, "Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya," pas lagi di Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, 14 Juni 2024. Jadi, pemerintah nggak cuma lihat dari segi kemiskinan aja, tapi juga dampak psikososial yang dialami korban. 

Mereka yang jadi miskin baru karena judi online ini jadi tanggung jawab kita semua, terutama Kemenko PMK. "Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," tegasnya.

Nggak cuma itu, pemerintah juga udah banyak memberikan advokasi buat para korban judi online. Jadi, mereka nggak dibiarin begitu aja. Korban yang mengalami gangguan psikososial bakal dibina dengan bantuan dan koordinasi dari Kementerian Sosial. Muhadjir juga nggak lupa mengingatkan bahaya dari praktik judi online ini dan minta masyarakat buat menghindari praktik ilegal tersebut.

Yang lebih mengejutkan lagi, judi online ini ternyata nggak cuma dilakukan oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah. Bahkan, para korban juga banyak yang berasal dari golongan intelektual, termasuk kalangan perguruan tinggi. "Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja. Tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga," kata Muhadjir.

Judi Online Makin Meresahkan, Jokowi Turun Tangan!

Belakangan ini, kasus judi online memang banyak mencuat dan memakan korban. Presiden Jokowi sendiri udah ngasih perhatian khusus atas kasus judi online yang bahkan udah berujung pada pembunuhan. Beliau minta seluruh lapisan masyarakat buat menghentikan maraknya judi online ini.

Sebagai langkah nyata, Jokowi rencananya bakal menunjuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebagai pucuk pimpinan Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, penunjukan ini dilakukan melalui keputusan presiden yang bakal diumumin ke publik dalam waktu dekat. "Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Jadi, kita tunggu aja langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menangani masalah serius ini. Harapannya, langkah ini bisa membawa perubahan positif buat masyarakat yang terkena dampak buruk dari judi online.