Prabowo Minta Semua Menteri Turun Tangan Benahi Program Makan Bergizi Gratis

DigoID, - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait ikut membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat.

Perintah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo, mulai dari validasi data, kesiapan infrastruktur, hingga skema pelaksanaan di berbagai daerah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian terkait tidak membiarkan BGN bekerja sendirian.

"Presiden meminta seluruh kementerian terkait turun tangan membantu BGN melakukan pembenahan. Ini pekerjaan besar karena menyangkut jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia," kata Agustina usai rapat.

Menurut dia, pembenahan akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, Presiden meminta Kemenkeu, BPKP, dan kementerian lainnya ikut mengawal perbaikan program ini," ujarnya.

Program MBG selama ini menjadi perhatian publik karena skalanya yang besar dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Di lapangan, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari distribusi makanan, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga akurasi data penerima manfaat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyoroti pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Indonesia timur. Presiden meminta pemerintah mengkaji apakah anggaran Rp15 ribu per porsi yang berlaku di Pulau Jawa masih relevan diterapkan di daerah dengan biaya logistik yang lebih tinggi.

"Presiden meminta biaya makan di wilayah 3T, khususnya Indonesia timur, dikaji kembali. Jangan sampai kebutuhan di daerah disamakan begitu saja dengan di Jawa," kata Agustina.

Permintaan itu dinilai penting mengingat perbedaan harga bahan pangan dan biaya distribusi antarwilayah di Indonesia cukup signifikan. Jika menggunakan standar yang sama, kualitas layanan di daerah terpencil dikhawatirkan tidak optimal.

Agustina menegaskan Presiden tidak ingin pembenahan dilakukan secara terburu-buru. Seluruh kebijakan, kata dia, harus diambil berdasarkan kajian yang matang dan mempertimbangkan aspek keadilan.

"Pesan Presiden jelas, pembenahan harus dilakukan dengan cermat. Jangan terburu-buru, tetapi pastikan hasilnya adil dan tepat sasaran," ujarnya.

Di sisi lain, BGN meminta masyarakat bersabar selama proses pembaruan data berlangsung. Permintaan itu juga ditujukan kepada pihak-pihak yang masih menunggu perkembangan pendirian SPPG di sejumlah daerah.

"Saat ini fokus kami adalah memperbaiki data penerima manfaat dan data SPPG. Kami mohon masyarakat memberi kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini," kata Agustina.

Ia mengakui, intensitas pekerjaan yang tinggi membuat jajaran BGN belum dapat merespons seluruh pesan dan pertanyaan yang masuk dari masyarakat.

"Kalau semua pesan kami balas satu per satu, kapan kami menyelesaikan pembenahan? Saat ini prioritas kami memastikan program ini berjalan lebih baik," ujarnya.