Dody Hanggodo Dikepung Kontroversi, dari Dokumen Bocor hingga Tudingan Nepotisme

DigoID, - Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan tak lepas dari sorotan publik. Baru menjabat kurang dari dua tahun di Kabinet Merah Putih, Dody kini menghadapi rentetan polemik yang memicu perdebatan di media sosial hingga menjadi perhatian DPR RI.

Kontroversi terbaru bermula dari bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Kementerian PU ke New York, Amerika Serikat, pada Juli 2026. Dokumen yang beredar luas itu memuat daftar delegasi Indonesia untuk agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk nama istri dan anak perempuan Dody.

Publik mempertanyakan alasan anggota keluarga menteri ikut tercantum dalam dokumen resmi negara. Isu itu kemudian berkembang menjadi dugaan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Sekretariat Jenderal Kementerian PU membantah tudingan tersebut. Kementerian menegaskan seluruh biaya keberangkatan keluarga menggunakan dana pribadi dan tidak membebani APBN.

Namun, polemik yang telanjur membesar membuat Dody mengambil langkah mundur. Ia membatalkan keberangkatannya ke Amerika Serikat dan memilih melanjutkan agenda kerja di dalam negeri, termasuk kunjungan ke Aceh dan Kabupaten Agam.

Kasus bocornya dokumen itu tak berhenti di situ. Di internal Kementerian PU, muncul isu mutasi sejumlah ASN senior yang sebelumnya bertugas di bidang humas dan kerja sama internasional.

Sejumlah pegawai disebut dipindahkan ke daerah setelah dokumen perjalanan tersebut tersebar. Dugaan "bersih-bersih" terhadap pihak yang dianggap membocorkan dokumen pun ramai diperbincangkan.

Dody menepis spekulasi tersebut. Menurutnya, mutasi merupakan hal biasa di kementerian yang memiliki puluhan ribu pegawai.

"Mutasi itu hal lumrah dalam organisasi besar. Jangan semua dikaitkan dengan satu peristiwa," kata Dody dalam keterangannya.

Di tengah meredanya isu perjalanan dinas, Dody kembali diterpa tudingan nepotisme. Nama Aisyah Zakkiyah menjadi sorotan setelah menjabat Komisaris PT PP (Persero) Tbk sekaligus Tenaga Ahli Menteri PU.

Di media sosial, beredar klaim bahwa Aisyah memiliki hubungan keluarga dengan Dody. Dugaan itu memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dalam penempatan pejabat di lingkungan yang berkaitan dengan kementerian.

Dody membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan pengangkatan komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan keputusan pribadi.

Bahkan, Dody sempat melontarkan pernyataan yang viral. Ia menantang pihak yang mampu membuktikan adanya hubungan keluarga tersebut dalam waktu satu bulan dan menjanjikan hadiah umrah.

Polemik lain muncul dari pernyataan Dody yang menyinggung generasi muda di Kementerian PU. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebut sebagian pegawai muda memiliki pola pikir yang "agak konslet" karena dinilai berlomba mengejar jabatan dan anggaran.

Pernyataan itu menuai kritik karena dianggap menggeneralisasi ribuan pegawai muda yang bekerja di kementerian.

Tak hanya itu, Dody juga sempat menyinggung adanya fenomena "deep state" atau lingkaran pejabat yang disebut memiliki pengaruh kuat dan sulit disentuh di internal kementerian. Pernyataan tersebut memicu spekulasi baru tentang kondisi birokrasi di Kementerian PU.

Di luar persoalan kebijakan dan pernyataan, gaya kepemimpinan Dody ikut menjadi bahan perbincangan. Potongan video yang memperlihatkan gesturnya saat berinteraksi dengan staf viral di media sosial.

Sebagian warganet membandingkan Dody dengan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dikenal dekat dengan pegawai dan publik. Dody dinilai memiliki pembawaan yang lebih formal, bahkan dianggap elitis oleh sebagian pengguna media sosial.

Dody Hanggodo sendiri bukan sosok baru di dunia profesional. Pria kelahiran Mojokerto, 7 Februari 1966, itu merupakan alumnus Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1989 dan meraih gelar Master of Petroleum Engineering dari University of Tulsa, Amerika Serikat.

Sebelum masuk kabinet, ia dikenal sebagai pengusaha dan konsultan di sektor energi, kelapa sawit, serta gula. Selain menjabat Menteri PU sejak 21 Oktober 2024, Dody juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025–2030.

Kini, di tengah besarnya anggaran infrastruktur dan tingginya ekspektasi publik terhadap Kementerian PU, Dody menghadapi tantangan yang tak hanya soal pembangunan jalan, bendungan, atau irigasi. Ia juga dituntut menjawab satu hal yang lebih mendasar: menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya gelombang kontroversi.