Prabowo Minta Antrean Haji Dipangkas, Kemenhaj Cari Cara Percepat Masa Tunggu

DigoID, - Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencari formula baru untuk memangkas antrean haji reguler yang masih panjang. Targetnya jelas, masa tunggu keberangkatan jemaah Indonesia harus lebih pendek.

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat bertemu jajaran Kemenhaj di Hambalang. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan evaluasi penyelenggaraan haji 2027 atau 1448 Hijriah menjadi salah satu fokus pembahasan.

"Presiden minta supaya kementerian mencari formula antrean haji itu bisa dipangkas lebih pendek," kata Dahnil.

Saat ini, antrean haji reguler secara administratif telah diseragamkan menjadi 26 tahun di seluruh daerah. Kebijakan itu menggantikan sistem lama yang membuat masa tunggu berbeda-beda di setiap provinsi.

Menurut Dahnil, sebelumnya ada daerah yang masa tunggunya mencapai 40 hingga 50 tahun, sementara daerah lain hanya beberapa tahun.

"Dahulu masih 50 tahun, ada 40 tahun, ada lima tahun, dan macam-macam, variatif. Nah sekarang secara administratif semuanya sama, yakni 26 tahun," ujarnya.

Meski demikian, Dahnil menyebut masa tunggu riil di lapangan tidak selama angka administratif tersebut. Secara faktual, rata-rata antrean haji reguler berada di kisaran 13 hingga 14 tahun, bahkan di banyak daerah sudah berada pada rentang 10 hingga 12 tahun.

Kondisi itu, kata dia, menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus mencari skema agar waktu tunggu bisa ditekan lebih jauh.

"Perintah Presiden memperpendek antrean haji. Artinya, dalam waktu setahun ini sudah kami maksimalkan, dan mungkin kami akan terus maksimalkan lagi," tegas Dahnil.

Selain soal antrean, Prabowo juga memberikan perhatian pada kualitas layanan haji. Presiden disebut mengapresiasi tingkat kedisiplinan jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Menurut Dahnil, Prabowo menilai jemaah Indonesia relatif lebih tertib dibandingkan sejumlah negara lain. Karena itu, pemerintah diminta menjaga reputasi tersebut dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

"Presiden ingin Kementerian Haji dan Umroh menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi pelayanan yang prima," katanya.

Kemenhaj, lanjut Dahnil, akan memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan jemaah sebagai bagian dari mandat yang diberikan Presiden.

"Tentu orientasi kami di Kemenhaj seperti amanah Presiden, yakni menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah haji," tandasnya.