KLH Jadikan Sampah Prioritas Utama 2027, Anggaran Diusulkan Rp1,1 Triliun

DigoID, - Persoalan sampah yang kian membebani tempat pemrosesan akhir (TPA) bakal menjadi fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 2027. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengusulkan anggaran Rp1,128 triliun dengan sebagian besar program diarahkan langsung ke masyarakat.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara KLH/BPLH dan Komisi XII DPR RI di Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, masalah sampah dinilai masih menjadi tantangan lingkungan paling mendesak yang membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar regulasi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, termasuk sampah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

"Persoalan lingkungan hidup tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Program yang menyentuh langsung masyarakat harus diperkuat karena keberhasilan menjaga lingkungan pada akhirnya ditentukan oleh partisipasi publik," kata Jumhur.

Selain pengelolaan sampah, KLH/BPLH juga menetapkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, dan penguatan program berbasis masyarakat sebagai prioritas pada 2027.

Dari total usulan anggaran Rp1,128 triliun, sebagian akan digunakan untuk memperkuat Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), pemulihan kualitas lingkungan, rehabilitasi pascabencana, penegakan hukum lingkungan, hingga pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Sepanjang 2026, KLH/BPLH telah menjalankan sejumlah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bentuk dukungannya antara lain penyediaan motor sampah, tempat sampah terpilah, komposter, serta edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah.

Hingga pertengahan 2026, realisasi pengadaan motor sampah tercatat mencapai 451 unit dari target 490 unit atau sekitar 92 persen.

Program tersebut akan diperluas pada 2027. KLH/BPLH berencana menaikkan alokasi kegiatan berbasis masyarakat menjadi lebih dari Rp105 miliar, naik hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

Anggaran tambahan itu akan digunakan untuk memperbanyak sarana pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pendampingan dan edukasi kepada masyarakat agar pengurangan sampah bisa dilakukan sejak dari sumbernya.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendukung penguatan program yang bersentuhan langsung dengan warga. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat tidak bisa dibangun hanya lewat aturan.

"Program yang langsung dirasakan masyarakat harus diperbesar. Kesadaran lingkungan tidak bisa dibangun hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam program-program nyata di lapangan," ujar Bambang.

Pembahasan di DPR itu menegaskan bahwa krisis sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di tengah kapasitas TPA yang semakin tertekan, pemerintah menilai perubahan perilaku masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mengelola sampah dari rumah menjadi faktor penting untuk mengurangi beban lingkungan dalam jangka panjang.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup