Ketika Dialog Berubah Jadi Kejar-kejaran, Malam Panjang di UGM dan Kemarahan yang Tak Lagi Muat di Ruang Diskusi

DigoID, - Malam itu, Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada tidak terdengar seperti lokasi diskusi kebangsaan.

Suara tepuk tangan berganti teriakan. Kursi-kursi yang semula menghadap panggung mulai ditinggalkan penghuninya. Di luar ruangan, langkah kaki berlarian memecah suasana kampus yang biasanya tenang selepas senja.

"Mana Budiman?" teriak seseorang dari kerumunan.

Sejumlah mahasiswa berdesakan di pintu keluar. Sebagian mengangkat telepon genggam, merekam apa yang terjadi. Sebagian lain terus berjalan cepat, mengikuti arah para pejabat negara yang baru saja turun dari panggung.

Diskusi bertema "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" di Joglo GIK UGM, Sleman, Senin (16/6) malam, berubah menjadi momen yang memperlihatkan satu hal, jurang kepercayaan antara sebagian anak muda dan pemerintah terasa semakin lebar.

Acara yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu sebenarnya dimulai tanpa ketegangan berarti.

Ketiganya mendapat kesempatan berbicara di atas panggung. Namun suasana berubah saat Budiman mulai menyampaikan paparannya.

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa UGM merangsek maju. Situasi menjadi tidak terkendali.

Budiman kemudian tidak lagi terlihat setelah turun dari panggung.

Sementara itu, Nusron dan Sudaryono berjalan keluar area acara. Di luar gedung, mereka terus diikuti mahasiswa hingga akhirnya dievakuasi menggunakan mobil patroli pengawal di kawasan timur bundaran UGM.

Tetapi bagi Mesa, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam aksi, insiden itu bukan sekadar ledakan emosi sesaat.

Ada akumulasi kekecewaan yang sudah lama tumbuh.

"Saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," kata Mesa selepas aksi.

Kalimat itu meluncur tanpa ragu.

Menurutnya, berbagai cara yang lebih halus sudah berulang kali dilakukan. Namun, mahasiswa merasa suara mereka tak pernah benar-benar didengar.

"Mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah," ujarnya.

Bagi sebagian mahasiswa yang hadir malam itu, persoalannya bukan semata siapa yang berbicara di atas panggung.

Yang mereka pertanyakan adalah apakah ruang dialog yang dibuka benar-benar memberikan kesempatan untuk mendengar kritik.

Mesa meyakini aksi kejar-kejaran itu tak akan terjadi apabila para pejabat bersedia menjawab pertanyaan mahasiswa secara langsung.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar," katanya.

Di antara tiga pejabat yang hadir, nama Budiman Sudjatmiko menjadi sorotan paling tajam.

Bagi generasi mahasiswa yang akrab dengan cerita aktivisme era reformasi, Budiman bukan nama asing. Ia pernah dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap rezim otoriter.

Karena itu, kekecewaan yang muncul terasa lebih personal.

Mesa mengaku pernah memandang Budiman sebagai inspirasi.

Kini, menurutnya, figur itu justru dianggap menjauh dari nilai-nilai yang dulu diperjuangkannya.

"Dan jika kami dianggap jahat, merusuh, atau apa pun itu, sesungguhnya kejahatan mereka sangat-sangat lebih besar karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas," katanya.

Ia melanjutkan, "Meja makannya tidak diisi oleh makanan. Karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN yang ditanami ubi, jagung, dan sebagainya yang tidak jelas."

Kemarahan itu lahir dari berbagai isu yang selama ini ramai diperbincangkan mahasiswa, konflik agraria, proyek strategis nasional, hingga kebijakan pengentasan kemiskinan yang dianggap belum menyentuh akar persoalan.

Bagi mereka, kampus bukan sekadar ruang akademik.

Kampus adalah tempat untuk mempertanyakan kebijakan publik.

Namun Mesa menegaskan, mahasiswa tidak anti terhadap kedatangan pejabat negara ke lingkungan kampus.

Mereka hanya menginginkan kejujuran.

"Jika mereka berbohong, menipu, inilah yang akan kami lakukan," ujarnya.

"Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwasannya kalian tidak bisa membodohi kami."

Di sisi lain, Sudaryono memiliki versi berbeda mengenai malam yang ricuh itu.

Wakil Menteri Pertanian tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti forum diskusi secara optimal akibat insiden tersebut.

"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Ia menegaskan bahwa dirinya, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM justru untuk membuka ruang diskusi.

"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi," katanya.

Sudaryono juga membantah anggapan bahwa dirinya menghindari mahasiswa.

Menurut dia, setelah situasi memanas dan mobil yang ditumpanginya dicegat, ia justru kembali keluar untuk melanjutkan percakapan.

"Bahkan, saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," ujarnya.

Malam di UGM itu mungkin akan dikenang lewat potongan video yang beredar luas di media sosial, mahasiswa berlari, pejabat berjalan cepat, suara teriakan bersahut-sahutan.

Tetapi di balik gambar-gambar tersebut, ada pertanyaan yang lebih besar.

Mengapa ruang diskusi di kampus bisa berubah menjadi arena kejar-kejaran?

Bagi sebagian mahasiswa, itu adalah tanda frustrasi.

Mereka merasa aspirasi yang disampaikan lewat forum resmi, kajian akademik, maupun demonstrasi sering kali berakhir tanpa tindak lanjut.

Sementara bagi pemerintah, insiden itu menjadi pengingat bahwa komunikasi publik tidak cukup hanya dilakukan melalui pidato dan presentasi data.

Generasi muda hari ini tumbuh di tengah arus informasi yang deras. Mereka terbiasa memeriksa ulang fakta, mempertanyakan narasi resmi, dan menyuarakan kritik secara terbuka.

Mereka mungkin tidak selalu sepakat satu sama lain.

Namun satu hal tampak jelas dari malam panjang di UGM, mereka ingin didengar.

Ketika dialog terasa buntu, kemarahan bisa mengambil alih panggung.

Dan ketika kepercayaan mulai terkikis, bahkan forum bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" pun dapat berakhir dengan mahasiswa dan pejabat negara duduk bersila di aspal, mencoba melanjutkan percakapan yang semestinya terjadi sejak awal.