AMBON -- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku I, Wayan Suardana mendampingi Kunjungan Kerja (Kuker) Komisi V DPR RI ke Kota Ambon pada Senin, 19 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak, salah satunya dengan program BSPS ini.  

Selama tahun 2022 program tersebut telah melaksanakan sebanyak 2118 unit rumah di Provinsi Maluku yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan terbagi dalam program regular 50 unit dengan fisik 95,56 %, dan program National Affordable Housing Program (NAHP) 2068 unit dengan progres fisik 85,48%.

I Wayan menuturkan bahwa BSPS ini ditujukan untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Dia menjelaskan dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni. 

"BSPS ini memang sebenarnya hampir sama dengan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), hanya saja yang menjadi pembeda adalah sasaran penerimanya. Sebab, ini khusus untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem," kata I Wayan.

Sebanyak 2.118 unit rumah dari bantuan program BSPS menggunakan anggaran senilai 42,3 miliar Rupiah dan tersebar pada 10 kabupaten atau kota di Provinsi Maluku.

Titik-titik tersebut, yaitu Kabupaten Buru 175 unit, Kabupaten Saram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, Kabupaten Maluku Tengah 287 unit, Kabupaten Seram Bagian Timur 171 unit, Kabupaten Maluku Bagian Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanibar 123 unit, Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit, serta Kabupaten Kepulauan Aru 226 unit. 

Setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta Rupiah per unit, yang terdiri dari 17,5 juta Rupiah untuk bahan material dan 2,5 juta Rupiah untuk upah pekerja agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

I Wayan menambahkan bahwa pada Tahun 2023 program BSPS di Provinsi Maluku akan ditambah sebanyak 55 unit dengan anggaran sebesar 1,2 miliar Rupiah.

Anggota Komisi V DPR RI, Sadewo mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR melalui BP2P Maluku melalui program BSPS.

Sadewo menuturkan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga memiliki program terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem.