Indonesia Dorong Pasar Keanekaragaman Hayati yang Adil, Menteri Jumhur: Jangan Abaikan Masyarakat Adat

DigoID, - Pemerintah Indonesia mulai mengambil posisi lebih tegas dalam pembahasan pasar keanekaragaman hayati global. Dalam forum internasional Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific di London Climate Action Week, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa skema kredit keanekaragaman hayati tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Menurut Jumhur, kelompok yang selama ini berada di garis depan menjaga hutan, pesisir, dan kawasan konservasi harus menjadi penerima manfaat utama dari mekanisme ekonomi lingkungan yang sedang berkembang di tingkat global.

"Fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan," kata Jumhur di hadapan para pemangku kepentingan internasional di London.

Pernyataan itu menjadi bagian dari sikap resmi Indonesia terkait tata kelola pasar keanekaragaman hayati internasional yang saat ini mulai berkembang sebagai instrumen pendanaan konservasi alam.

Indonesia datang dengan membawa konsep pasar alam yang menekankan tiga prinsip utama: keadilan, transparansi, dan inklusivitas. Pemerintah juga sedang menyiapkan skema ekonomi lingkungan yang tidak hanya menghitung jumlah pohon atau luas kawasan hijau, tetapi juga memasukkan nilai ekonomi dari keberadaan spesies langka dan endemik.

Artinya, upaya menjaga habitat satwa seperti harimau Sumatra dan orangutan ke depan dapat memiliki nilai ekonomi yang diperhitungkan dalam pasar ekosistem global.

Langkah Indonesia mendapat sorotan dari International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), lembaga penasihat internasional yang turut mengundang delegasi RI ke forum tersebut.

Co-Chair IAPB, Dame Amelia Fawcett, menyebut posisi Indonesia sangat strategis dalam masa depan pendanaan alam dunia.

"Apa yang tengah dilakukan Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya," ujar Amelia.

Ia menilai rancangan pasar keanekaragaman hayati yang sedang disusun Indonesia berpotensi menjadi model bagi negara-negara lain karena menggabungkan integritas lingkungan dengan aspek sosial.

Amelia juga menyoroti pentingnya aset alam Indonesia bagi stabilitas iklim global.

Menurutnya, hutan tropis, mangrove, dan terumbu karang Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam paling penting di dunia yang membutuhkan dukungan pendanaan jangka panjang agar tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan negara-negara kaya sumber daya alam tidak hanya menjadi pemasok jasa lingkungan tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan. Karena itu, Indonesia mendorong agar kontribusi ekologis kawasan Asia-Pasifik dihitung dengan standar yang lebih adil dalam pasar global.

Untuk memperkuat posisi kawasan, Jumhur juga menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits. Forum ini dirancang sebagai ruang koordinasi antarnegara Asia-Pasifik untuk menyelaraskan regulasi, berbagi teknologi dan keahlian, serta memperjuangkan kepentingan regional dalam pembentukan pasar keanekaragaman hayati dunia.

Saat ini, KLH/BPLH memimpin penyusunan skema tersebut dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, BRIN, Bappenas, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat adat.

Menutup pidatonya, Jumhur mengingatkan bahwa investasi pada alam bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

"Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia," ujarnya.

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup