Dedi Mulyadi Tegas Tolak Prioritaskan Tatar Sunda: Fokus Bangun Jawa Barat, Bukan Ganti Nama

DigoID,- Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda kembali ramai dibahas. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah daerah saat ini lebih memilih menuntaskan persoalan yang dirasakan masyarakat ketimbang mengurus perubahan nama provinsi.

"Ya, fokus kita membangun, bukan mengganti nama," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (15/7/2026).

Pernyataan itu muncul setelah Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jabar menyampaikan aspirasi kepada Komisi I DPRD Jawa Barat pada awal Juli 2026. Mereka mengusulkan nama "Provinsi Tatar Sunda" dengan alasan menjaga identitas dan jati diri masyarakat Sunda yang dinilai mulai memudar.

Meski demikian, Dedi menilai tuntutan masyarakat saat ini masih berkutat pada persoalan yang lebih mendesak, mulai dari kondisi jalan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

"Yang pertama kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat karena itu yang jadi substansi tuntutan masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan utama pemerintah provinsi. Salah satu target yang dikejar adalah memastikan konektivitas jalan hingga tingkat desa.

"Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa. Dan kita sudah melihat infrastruktur jalan mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi," katanya.

Selain infrastruktur, Dedi menyoroti sektor pendidikan yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif, terutama pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ini.

"Kita melihat hari ini tren penerimaan siswa baru di Jawa Barat relatif baik. Anak-anak sudah bisa sekolah, baik yang di negeri maupun yang direkomendasikan di sekolah swasta," ujar Dedi.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin kehilangan fokus di tengah munculnya berbagai usulan yang bersifat simbolik. Baginya, ukuran keberhasilan pemerintah tetap ditentukan oleh pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan lembaganya belum memberikan persetujuan atas usulan perubahan nama tersebut. DPRD, kata dia, saat ini baru menjalankan fungsi menerima aspirasi masyarakat.

"Saya sudah menjelaskan bahwa pada posisi DPRD itu punya kewajiban untuk menerima aspirasi dalam hal apa pun. Jadi saya masih melihat bahwa itu sebuah proses penerimaan sebagai aspirasi dari masyarakat," kata Buky.

Ia menjelaskan, usulan tersebut masih akan ditelaah oleh Komisi I DPRD Jawa Barat sebelum diputuskan apakah layak dibahas lebih lanjut.

"Komisi I DPRD Jawa Barat mungkin akan menelaah, apakah perlu dilanjutkan atau dibahas. Tapi kalau persetujuan, saya kira belum," ujarnya.

Buky menambahkan, jika pembahasan berlanjut, DPRD juga akan melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan kajian secara komprehensif.

"Jadi saya juga menyampaikan DPRD belum menyatakan persetujuan karena masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bapemperda juga nanti akan melihat," katanya.

Wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan itu beberapa kali muncul dengan argumentasi memperkuat identitas budaya Sunda.

Namun di tengah persoalan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang masih menjadi perhatian warga, pemerintah provinsi tampaknya memilih menempatkan isu tersebut di belakang daftar prioritas.

Setidaknya untuk saat ini, pesan Dedi Mulyadi cukup jelas: jalan yang mulus dan akses layanan publik dinilai lebih mendesak dibanding pergantian papan nama provinsi.