BMKG: Puncak Kemarau 2026 Terjadi Juli-September, El Nino Berpotensi Perparah Kekeringan

DigoID, - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September. BMKG mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal, seiring peluang menguatnya fenomena El Nino.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, puncak kemarau pada Juli diprediksi terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 12,26 persen wilayah Indonesia. Jumlah tersebut meningkat tajam pada Agustus menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan, sebelum berkurang menjadi 169 ZOM atau 25,41 persen pada September.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur," kata Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu (10/6).

Memasuki Agustus, puncak musim kemarau diperkirakan meluas ke Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sementara itu, pada September, sebanyak 169 ZOM diprediksi memasuki puncak kemarau. Wilayah terdampak meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM atau 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Daerah tersebut tersebar di sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

BMKG juga memperkirakan 198 ZOM atau 31,60 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada Juni. Wilayah itu antara lain mencakup sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Adapun 66 ZOM lainnya yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau mulai Juli, termasuk Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Menurut Ardhasena, musim kemarau tahun ini berpotensi lebih berat akibat pengaruh El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Namun demikian, dampaknya untuk wilayah Indonesia terjadi ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober," ujarnya.

BMKG meminta sektor pertanian segera melakukan langkah adaptasi, seperti menyesuaikan jadwal tanam, memilih varietas yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan sedikit air, dan memiliki siklus panen lebih singkat.

Di sektor sumber daya air, BMKG merekomendasikan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku sektor energi juga diminta mengantisipasi dampak kemarau terhadap operasional pembangkit listrik tenaga air dengan menjaga kapasitas bendungan.

Selain ancaman kekeringan, BMKG mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Risiko kebakaran hutan dan lahan juga diprediksi meningkat selama periode kemarau.

Untuk mengurangi potensi karhutla, BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat langkah pencegahan, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer yang berkembang.

"Pelaksanaan OMC dilakukan dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari," kata Andri.

Faisal menegaskan, pembaruan informasi iklim yang disampaikan BMKG diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun strategi mitigasi serta adaptasi terhadap dampak musim kemarau.

"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemda, Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," ujar Faisal.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi lembaga tersebut guna menghindari informasi yang tidak terverifikasi. Masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan kantor BMKG terdekat untuk memperoleh informasi yang lebih rinci sesuai kondisi wilayah masing-masing sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi dini menghadapi puncak musim kemarau 2026.