JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital sekaligus percepatan tranformasi pelayanan publik. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Kamis, 12 Januari 2023.

Menurutnya, MPP digital berbasis teknologi ini perlu menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat.

"MPP digital yang berbasis teknologi informasi mesti menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan iklim investasi," kata Ma'ruf dalam laman resmi Setkab RI.

MPP digital yang dikoordinasikan secara nasional dapat meningkatkan efesiensi anggaran serta selaras dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

Selain itu, Ma'ruf meminta jajaran terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menuntaskan desain MPP digital juga mengkoordinasikan langkah-langkah agar pada akhir Februari 2023 sudah ada pilot project.

"MenPANRB agar mengoordinasikan langkah-langkah tepat dan konkret untuk pembangunan MPP digital, termasuk integrasi proses bisnisnya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengintruksikan Kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) digital beserta kelembagaan MPP digital karena kurangnya talenta digital.

"Kekurangan talenta digital di daerah ini, supaya dapat diatasi melalui sentralisasi pengembangan sistem dan data yang menjamin kualitas dan keamanan sistem," kata Ma'ruf.

Sedangkan, ia juga mengintruksikan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mendukung dari sisi anggaran juga untuk mendorong Lembaga National Single Window (LNSW) yang berada di bawah Kementerian Keuangan turut membangun desain platform digital layanan MPP, pilot project layanan MPP, serta standar teknis untuk pengembangan MPP.

Kemudian, ia mendorong Menteri Kominfo untuk mendukung menguatkan pusat data nasional (PDN) untuk operasional sistem MPP digital secara nasional sekaligus menyiapkan infrastruktur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan MPP yang terbaik.

Ma'ruf menunjuk Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pelibatan peran Telkom dan badan-badan usaha yang ada di bawahnya.

Dengan upaya tersebut, ia berharap percepatan itu segera dicapai.

"Saya berharap langkah percepatan ini bisa segera tercapai. Ini bagian daripada transformasi dan juga termasuk dalam rangka penyiapan satu data nasional dan pelayanan yang cepat, tidak lagi lama," tutup Ma'ruf.