Jakarta, DigoID-Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat (TKD Jabar) Capres dan Cawapres 02, Ridwan Kamil, memberi tanggapan tertulis setelah sebanyak 13 oknum Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat memberi dukungan kepada cawapres Gibran Rakabuming Raka. Kamis, 04 Januari 2024.

Sebelumnya dukungan kepada oknum Satpol PP Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Dari video tersebut salah satunya diunggah akun X, @permilunetwork pada Selasa, 02 Januari 2024 kemarin.

"Bismillahirahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," ungkap oknum Satpol PP sambil memamerkan foto Gibran.

Namun berdasarkan hasil penelusuran, informasi yang diterima oleh TKD Jabar dari Garut, video aksi oknum Satpol PP direkam pada awal Oktober 2023, ketika sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu RK juga mengatakan video tersebut adalah bentuk ucapan terima kasih dan tidak ada narasi terkait mendukung cawapres Gibran.

“Pembuatan video adalah bentuk ucapan terima kasih dan tidak ada narasi terkait mendukung cawapres Gibran. Anggota Satpol PP yang berada di dalam video tersebut tidak mengetahui apabila video itu dinarasikan sebagai pernyataan dukungan pada Gibran sebagai calon wakil presiden’. tulis RK.

Kemudian video tersebut, katanya, baru ramai diperbincangkan beberapa hari setelah dibagikan ke media sosial hingga menjadi viral.

"Anggota Satpol PP yang berada di video bukan merupakan ASN, namun tenaga sukarelawan. Mereka sudah menjalani sidang kode etik dan mendapatkan sanksi," lanjutnya.

Sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat (TKD Jabar) RK juga mendukung pesta demokrasi yang adil dan mendorong semua pihak untuk sama-sama menjaga netralitas ASN dan TNI/Polri, tegas Ridwan Kamil.

Kekinian, akibat adanya dukungan terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut berujung mendapatkan sanksi skorsing hingga tak diberi gaji.