Listrik Padam Bergilir di Jawa, Sumatera, Bali, MPR Desak PLN Benahi Pasokan Batu Bara

DigoID, - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak PT PLN (Persero) segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali. Desakan itu muncul setelah gangguan listrik dilaporkan terjadi di berbagai daerah, termasuk saat Eddy melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kota Bogor.

"Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke Dapil di Kota Bogor hari Jumat sore," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Eddy, persoalan utama diduga berasal dari terganggunya pasokan batu bara jenis medium rank coal ke sejumlah pembangkit PLN. Kondisi itu membuat distribusi beban listrik harus diatur secara tidak merata dan berdampak pada pemadaman bergilir di berbagai wilayah.

Ia menilai situasi tersebut tidak semestinya terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia.

"Di negara yang kaya akan produksi batu bara, krisis pasokan batu bara sepatutnya tidak sampai terjadi," ujarnya.

Karena itu, Eddy meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batu bara, termasuk sistem pengelolaan pasokan untuk pembangkit listrik.

"Kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas politisi PAN itu.

Tak hanya PLN, Eddy juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat proses perizinan produksi batu bara agar pasokan domestik bisa segera terpenuhi.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batu bara yang nakal dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batu bara untuk kebutuhan domestik," katanya.

Di tengah polemik pemadaman listrik, Eddy menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional. Menurutnya, ketergantungan besar terhadap pembangkit berbahan bakar fosil membuat sistem kelistrikan rentan terganggu ketika pasokan bahan baku bermasalah.

Ia mengingatkan pemerintah telah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt serta percepatan pengembangan energi terbarukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100 GW dan wajib mempercepat program transisi energi agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia serta menguatkan ketahanan energi nasional," pungkasnya.