Kepala Bakom Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar

DigoID, – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai persoalan serius yang dinilai mengarah pada tindakan makar.

Syahganda menegaskan pemerintah akan melawan segala bentuk tindakan yang mengarah pada makar demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

“Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar,” ujar Syahganda dalam pernyataan resmi, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan Presiden, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara. Ia menilai keselamatan Presiden harus menjadi perhatian karena kepala negara merupakan simbol negara sekaligus representasi kedaulatan bangsa.

Syahganda juga menyatakan pengkhianatan yang dilakukan pejabat negara terhadap Presiden perlu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi.

Bakom Minta Dugaan Penyadapan Diusut Tuntas

Syahganda menegaskan setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diproses melalui penegakan hukum.

“Setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” paparnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa.

Syahganda mengingatkan agar ambisi kekuasaan tidak membuat masyarakat menoleransi praktik politik yang dinilainya tidak bermoral dan berpotensi memecah belah persatuan.

“Jangan biarkan ambisi-ambisi kekuasaan membuat kita mentolerir politik busuk, tanpa moral dan bisa memecah-belah persatuan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi perhatian pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menyatakan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal tersebut.