KDM Murka! Tenda Hajatan Nekat Tutup Jalan Provinsi di Kabupaten Bandung, Perintah Bongkar Langsung Meluncur

DigoID, - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dibuat geram setelah menerima laporan warga tentang sebuah hajatan yang menggunakan jalan provinsi sebagai lokasi pemasangan tenda hingga menutup akses lalu lintas. Tanpa basa-basi, KDM langsung memerintahkan kegiatan tersebut dihentikan dan tendanya dibongkar.

Video yang diunggah KDM pada Jumat (5/6/2026) mendadak viral di media sosial. Dalam unggahan itu terlihat tenda hajatan berdiri di badan jalan yang merupakan ruas jalan provinsi di wilayah Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Awalnya lokasi tersebut disebut berada di Majalaya, namun setelah ditelusuri berada di wilayah Solokanjeruk.

Pemandangan itu langsung memicu reaksi keras dari KDM. Menurutnya, penggunaan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan.

"Hai, coba ini siapa yang hajatan menggunakan jalan provinsi di wilayah Majalaya Kabupaten Bandung. Jalannya ditutup dan kemudian tanpa izin menggunakan jalan raya provinsi untuk hajatan kepentingan pribadi," ujar KDM dalam video yang diunggahnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan dengan nada tegas. KDM menilai tindakan menutup jalan publik demi kepentingan hajatan pribadi telah mengabaikan hak masyarakat yang menggunakan jalan tersebut setiap hari.

"Untuk itu saya minta yang punya hajat untuk menghentikan kegiatannya karena Anda sudah melakukan pelanggaran," tegasnya.

Tidak hanya memberikan peringatan, KDM juga langsung mengeluarkan instruksi kepada jajaran pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Ia meminta aparat penegak perda dan dinas teknis turun ke lapangan guna menertibkan tenda yang berdiri di badan jalan.

"Yang berikutnya adalah saya minta Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala PU untuk segera bertemu dengan yang memiliki hajatan dan membongkar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya," kata KDM.

Unggahan tersebut seketika memancing perhatian publik. Banyak warganet mendukung langkah tegas KDM karena praktik penggunaan jalan umum untuk hajatan dinilai masih sering terjadi di berbagai daerah dan kerap mengganggu aktivitas masyarakat.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik yang selama ini menjadi keluhan warga. Di sejumlah wilayah, jalan lingkungan hingga jalan utama tak jarang digunakan untuk pesta pernikahan, khitanan, maupun acara keluarga lainnya. Namun ketika yang digunakan adalah jalan provinsi dengan volume kendaraan yang tinggi, dampaknya bisa jauh lebih besar karena menghambat mobilitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kemacetan.

Sikap tegas KDM juga dinilai sejalan dengan komitmennya dalam menata ruang publik dan menegakkan aturan tanpa kompromi. Pesan yang ingin disampaikan jelas: fasilitas publik dibangun untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi yang mengorbankan hak pengguna jalan lainnya.

Hingga Jumat malam, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara hajatan terkait viralnya video tersebut. Sementara itu, masyarakat menunggu langkah lanjutan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum setelah instruksi pembongkaran dilontarkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat.