digoNEWS

Cucun Ahmad Syamsurijal Turun Langsung ke NTT Awasi Penanganan Gempa 7,7 Magnitudo

Minggu, 16 Agustus 2026 pukul 14.23 WIB
32 views
Cucun Ahmad Syamsurijal Turun Langsung ke NTT Awasi Penanganan Gempa 7,7 Magnitudo

Bagikan artikel:

DigoID, – DPR RI menyiapkan kunjungan tim pengawasan bencana ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan penanganan korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo berjalan efektif.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mengatakan, tim tersebut akan berangkat ke NTT setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus selesai.

“Setelah selesai prosesi 17 Agustus, kita akan berangkat ke NTT mengawasi bagaimana penanganan bencana di Nusa Tenggara,” kata Cucun.

Menurut Cucun, DPR telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPR dari daerah pemilihan NTT untuk mendapatkan perkembangan terbaru kondisi di wilayah terdampak.

“Terkait gempa di NTT, beberapa anggota DPR RI yang ada di dapil sana kemudian tim pengawasan bencana sudah berjalan komunikasi,” ujarnya.

Pengawasan DPR akan diarahkan pada pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Cucun mengatakan, DPR perlu memastikan pengerahan sumber daya pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

“Pemerintah juga sudah turun. Kita akan mengawasi sejauh mana penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Cucun menyebut pemerintah telah mengerahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menangani dampak gempa. DPR akan melihat langsung efektivitas koordinasi dan penanganan tersebut di lapangan.

“Kita juga sudah lihat semua kementerian lembaga dikerahkan untuk menangani tanggap darurat bencana ini,” ucapnya.

Selain tim pengawasan bencana, anggota DPR dari daerah pemilihan NTT disebut telah bergerak melakukan pemantauan. Informasi dari para legislator di daerah akan menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap respons pemerintah.

Gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026) dilaporkan menewaskan 47 orang dan menyebabkan sekitar 5.000 warga mengungsi. Kondisi tersebut membuat penanganan tanggap darurat menjadi perhatian DPR.