Bahlil Tegas di Rapat DPR: "Saya Tidak Bisa Digertak-Gertak" Soal Persetujuan RKAB Batu Bara

DigoID, – Suasana rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR RI memanas setelah pembahasan mengenai proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batu bara. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Bahlil menegaskan bahwa seluruh proses persetujuan RKAB dilakukan sesuai aturan dan tidak dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menanggapi keluhan sejumlah anggota Komisi XII DPR RI mengenai sulitnya pelaku usaha memperoleh persetujuan RKAB. Salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat mereka kesulitan membantu menyampaikan aspirasi pelaku usaha di daerah.

Merespons hal itu, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak bisa diputuskan di luar mekanisme yang telah ditetapkan.

"Saya juga enggak bisa digertak-gertak. Saya tidak pernah main-main tentang RKAB," tegas Bahlil dalam rapat kerja tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah menetapkan target produksi batu bara nasional melalui RKAB dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dalam negeri, kebutuhan pasar global, serta stabilitas harga komoditas. Karena itu, persetujuan produksi tidak bisa diberikan secara sembarangan atau berdasarkan permintaan pihak tertentu.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses persetujuan RKAB dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas apabila diperlukan. Pemerintah, kata Bahlil, tetap membuka kemungkinan penambahan kuota produksi melalui mekanisme relaksasi apabila kondisi pasar global berubah, namun keputusan tersebut harus melalui prosedur resmi dan arahan pemerintah.

Pernyataan Bahlil kemudian menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Potongan video rapat yang memuat ucapannya, "Saya tidak bisa digertak-gertak," viral dan memicu beragam tanggapan mengenai ketegasan pemerintah dalam pengambilan kebijakan di sektor pertambangan.