Awasi Oknum Penimbun Minyak Subsidi, Polda Jabar Lakukan Sidak Pasar

Jumat, 10 Februari 2023 13:51

Reporter : Rubby Jovan Primananda

top-news

Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo. (Dok. Antara)

BANDUNG — Polda Jawa Barat (Jabar) akan menggelar sidak ke pasar hingga distributor minyak goreng terkait adanya isu kelangkaan minyak subsidi di sejumlah wilayah di Jabar.



Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan pihaknya akan selalu memantau terkait kurangnya pasokan minyak subsidi yang seperti dikeluhkan masyarakat saat ini.


"Sidak akan kita lakukan, beberapa kapolres sudah cek ke sentra- sentra, area distribusi ketersediaan dan regulasi yang dilaksanakan oleh distributor," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim di Mapolda Jabar, Kamis, 9 Februari 2023.


Pihaknya akan mengawasi para distributor minyak agar tidak terjadi penimbunan. Lebih lanjut, polisi juga akan memproses secara hukum jika sampai menemukan oknum penimbum minyak subsidi.


"Distributor juga kita awasi terhadap barang yang diregulasi oleh mereka, apalagi ada indikasi pidana penumpukan, akan kita proses," ungkapnya.


Kepolisian juga juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan tidak adanya jalur distribusi minyak goreng subsidi yang tersendat.


"Pengawasan tetap dilakukan bekerja sama dengan Disperindag daerah masing-masing," tuturnya.


Kendati begitu, Ibrahim menuturkan pihaknya belum menerima laporan terkait adanya distributor yang melakukan penimbunan.


"Dari data yang diperoleh belum ada terjadi pelanggaran, memang di pasar terjadi informasi terkait kelangkaan, tetapi sampai saat ini belum ada ditemukan adanya suatu tindak pidana," pungkasnya.

Redaktur : Dinni Kamilani

TOP NEWS

Berita Terkait


pusat-data-nasional-kena-sabotase-netizen-peringatkan-rencana-teror

Pusat Data Nasional Kena Sabotase, Netizen Peringatkan Rencana Teror!

Alfons Tanujaya bilang kalau Kemenkominfo sama BSSN tuh harusnya dipimpin sama orang yang bener-bene...

kapolda-sumbar-bantah-afif-meninggal-dianiaya-polisi-pihak-yang-viralkan-langsung-dicari

Kapolda Sumbar Bantah Afif Meninggal Dianiaya Polisi, Pihak Yang Viralkan Langsung Dicari!

Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, membantah jika Afif Maulana (13), seorang siswa SMP meninggal karen...

hbd-jokowi-kepuasan-publik-sebesar-756-persen-jadi-kado-spesial

HBD Jokowi! Kepuasan Publik Sebesar 75,6 Persen Jadi Kado Spesial

Hari ini ada yang spesial banget nih, Presiden Jokowi ulang tahun yang ke-63

misi-putin-satukan-aliansi-sampai-ke-vietnam-amerika-serikat-dan-nato-meradang

Misi Putin Satukan Aliansi Sampai ke Vietnam, Amerika Serikat dan NATO Meradang!

Vladimir Putin, baru aja mendarat di Vietnam sekaligus jadi destinasi terakhir dalam tur Asia-nya

dicecar-habis-oleh-kpk-hingga-minta-ganti-penyidik-kusnadi-mengaku-pernah-bertemu-harun-masiku

Dicecar Habis Oleh KPK Hingga Minta Ganti Penyidik, Kusnadi Mengaku Pernah Bertemu Harun Masiku

Sudah lebih dari seminggu setelah KPK bilang telah tahu posisi Harun Masiku, staf Hasto dicecar oleh...

ketua-pbnu-jawab-kritik-cak-imin-soal-fasilitas-jamaah-haji-dari-indonesia

Ketua PBNU Jawab Kritik Cak Imin Soal Fasilitas Jamaah Haji Dari Indonesia

Gus Fahrur bilang kalau pelayanan haji 2024 oleh Kementerian Agama udah lebih bagus dan juga angka k...

ada-kelompok-masyarakat-miskin-baru-karena-judi-online-mereka-berhak-dapat-bansos

Ada Kelompok Masyarakat Miskin Baru Karena Judi Online, Mereka Berhak Dapat Bansos?

Menteri PMK, Muhadjir Effendy memasukkan nama-nama korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejaht...

setidaknya-sudah-ada-37202-nyawa-menghilang-akibat-agresi-israel-pbb-bilang-ini-salah-hamas

Setidaknya Sudah Ada 37.202 Nyawa Menghilang Akibat Agresi Israel, PBB Bilang Ini Salah Hamas

COI anggap Israel berupaya memusnahkan Gaza dengan korban 37.202 nyawa telah menghilang namun PBB be...

nadiem-makarim-minta-kenaikan-anggaran-sebesar-25-triliun-dpr-pertanyakan-dana-daerah-untuk-apa

Nadiem Makarim Minta Kenaikan Anggaran Sebesar 25 Triliun, DPR Pertanyakan Dana Daerah Untuk Apa?

Kemendikbudristek meminta tambahan anggaran sebesar RP 25 triliun ke DPR setelah sebelumnya disepaka...