Di Tengah Serangan Politik, Dadang Supriatna Pilih Kerja: “Banjir Tak Bisa Menunggu”

DigoID, – Di tengah derasnya kritik dan tudingan bernuansa politik, Bupati Bandung Dadang Supriatna memilih tetap bekerja dan turun langsung menangani persoalan warga.

Sikap itu dinilai menunjukkan karakter seorang pemimpin yang tidak mudah terseret polemik dan tetap menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Toto menyoroti serangan yang belakangan diarahkan kepada Dadang. Menurut dia, tekanan merupakan bagian dari ujian yang wajar dihadapi seorang kepala daerah.

“Seorang pemimpin itu diuji bukan ketika semuanya berjalan nyaman, tetapi justru ketika dirinya sedang menghadapi tekanan. Dan ini proses normal dan wajar yang sedang dilewati Bupati Bandung dengan tegar dan sabar,” kata Toto.

Alih-alih menghabiskan energi untuk membalas setiap tudingan, Dadang disebut memilih tetap berada di lapangan. Salah satu yang disorot adalah penanganan banjir di kawasan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang.

Di wilayah tersebut, Pemkab Bandung melakukan normalisasi Sungai Cilisungan yang mengalami sedimentasi dan dinilai berpengaruh terhadap persoalan banjir.

“Inilah pilihan seorang pemimpin. Bahwa kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” ujar Toto.

Menurut dia, persoalan banjir tidak bisa ditunda hanya karena situasi politik sedang ramai. Sungai yang dangkal akibat sedimentasi, kata dia, tidak akan kembali normal hanya karena pejabat sibuk menjawab tudingan.

“Banjir tidak bisa menunggu sampai gaduh politik selesai. Sungai yang mengalami sedimentasi tidak akan menjadi normal hanya karena pejabat sibuk membantah tuduhan,” katanya.

Perkara BDS Diminta Tak Jadi Penghakiman Politik

Toto juga menyinggung perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang tengah berproses secara hukum.

Ia meminta semua pihak menghormati proses tersebut dan tidak mendahului pembuktian dengan mendorong seseorang menjadi tersangka.

Menurut Toto, pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Status dan kesalahan seseorang harus ditentukan berdasarkan fakta, kewenangan, tindakan serta alat bukti yang tersedia.

“Jangan sampai sebuah perkara yang sedang diproses hukum kemudian dipakai untuk membangun penghakiman politik terhadap seseorang sebelum ada pembuktian hukum yang terang,” katanya.

Ia menilai proses hukum dan pemerintahan harus berjalan beriringan. Persoalan hukum diserahkan kepada mekanisme hukum, sementara pelayanan publik tidak boleh ikut tersandera.

“Persoalan tersebut jangan sampai membuat roda pemerintahan Kabupaten Bandung berhenti. KDS tampaknya memilih prinsip sederhana. Yaitu, biarkan proses hukum berjalan, sementara pelayanan kepada rakyat juga harus terus berjalan,” ujar Toto.

Sikap itu, menurut Toto, justru menjadi ujian penting bagi seorang kepala daerah. Kritik dan tudingan tidak seharusnya membuat pemimpin kehilangan fokus terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pemimpin memang harus siap dikritik. Bahkan seorang kepala daerah harus siap menghadapi tuduhan dari masyarakatnya sendiri. Tetapi kritik dan tudingan itu harus dijawab dengan dua hal, hukum dan kerja nyata,” katanya.

Normalisasi Sungai Jadi Ujian Kerja Nyata

Toto menilai penanganan banjir di Tegalluar menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan konkret masyarakat harus tetap dikerjakan di tengah situasi politik yang memanas.

Dadang sebelumnya meninjau normalisasi Sungai Cilisungan di Tegalluar pada 1 Juni 2026. Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan sedimentasi dan pelebaran sungai.

Pemkab Bandung juga menyiapkan rencana pembangunan Danau Retensi Tegalluar 1 dengan luas awal sekitar 1,5 hektare. Normalisasi sejumlah sungai lain juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir.

Bagi Toto, langkah tersebut lebih penting untuk dirasakan warga dibandingkan perdebatan politik yang tidak menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Kalau ada persoalan hukum, serahkan kepada mekanisme hukum. Kalau ada persoalan rakyat, selesaikan dengan kerja,” tegasnya.

Ia berharap Dadang tetap mempertahankan konsistensi tersebut dan tidak membiarkan polemik politik mengganggu pelayanan publik.

“Jangan biarkan fitnah menghentikan kerja. Jangan biarkan kegaduhan mengalahkan kepentingan rakyat,” kata Toto.

Menurut dia, ukuran keberhasilan seorang pemimpin pada akhirnya bukan hanya seberapa kuat membela diri ketika diserang, tetapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan.

Pesan itu menjadi relevan bagi Kabupaten Bandung yang masih menghadapi persoalan banjir di sejumlah kawasan. Di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan proses hukum yang berjalan, pekerjaan rumah pemerintah daerah tetap sama: memastikan persoalan warga tidak ikut tenggelam dalam kegaduhan.