Mahasiswa Jabar Siap Turun ke Jalan, Korupsi hingga Komunikasi Publik Presiden Jadi Sorotan

DigoID, — Serikat Mahasiswa Jawa Barat Bergerak bersiap menggelar aksi besar di Bandung pada Kamis, 13 Agustus 2026. Mereka akan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, kritik terhadap komunikasi publik Presiden, hingga persoalan kekeringan dan pendidikan di Jawa Barat.

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Massa akan berkumpul di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) dan bergerak ke DPRD Jawa Barat.

Koordinator aksi Serikat Mahasiswa Jawa Barat Bergerak, Riki Ramdhan Fadilah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk konsolidasi mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menekan pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.

“Negara dan daerah ini sedang digerogoti oleh maraknya korupsi serta kebingungan kepemimpinan akibat komunikasi publik presiden yang sangat buruk,” kata Riki, Senin (10/8/2026).

Menurut Riki, mahasiswa menilai persoalan korupsi tidak cukup ditangani hanya dengan penindakan kasus per kasus. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan.

Mereka juga meminta aset hasil tindak pidana korupsi dapat ditelusuri dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa meminta pemerintah membuka data anggaran dan pelaksanaan program tersebut serta melakukan audit independen.

Mereka khawatir program berskala nasional itu rentan dipolitisasi atau disalahgunakan apabila pengawasannya lemah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam daftar tuntutan. Mahasiswa meminta proyek strategis pemerintah diawasi secara transparan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

Tak hanya pemerintah pusat, kebijakan Pemprov Jawa Barat juga bakal menjadi sasaran kritik.

Salah satunya terkait kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat. Mahasiswa menilai penanganan krisis air bersih dan ancaman gagal panen membutuhkan respons yang lebih cepat.

Mereka juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. Audit independen diminta dilakukan terhadap BUMD yang menurut mereka bermasalah atau tidak memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Persoalan lingkungan dan alih fungsi lahan turut masuk dalam tuntutan. Mahasiswa meminta pembangunan dan investasi tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat.

Di sektor pendidikan, mereka menuntut transparansi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Riki menyebut seluruh isu tersebut akan dibawa dalam satu manifesto yang akan dibacakan saat aksi.

“Ketika hukum dijadikan alat kekuasaan, UU Perampasan Aset terus diulur, program skala nasional seperti KDMP rawan dijadikan bancakan, dan perut rakyat digencet oleh krisis, maka berdiam diri adalah pengkhianatan,” ujarnya.

Selain menyampaikan tuntutan, massa akan menggelar orasi kebangsaan lintas kampus dan menyerahkan dokumen yang mereka sebut sebagai “Daftar Dosa Penguasa” kepada pemerintah.

Riki menegaskan aksi tersebut bukan sekadar agenda seremonial.

“Deklarasi ini bukan sekadar seremoni biasa. Ini adalah konsolidasi kekuatan rakyat untuk melahirkan Manifesto Perlawanan. Kami akan merebut kembali hak-hak rakyat yang dirampas,” katanya.

Serikat Mahasiswa Jawa Barat Bergerak menyebut gerakan tersebut merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Mereka menyatakan diri independen dan membawa isu pemberantasan korupsi, transparansi kebijakan, kebebasan sipil, lingkungan serta pemerataan pendidikan.

Aksi pada 13 Agustus mendatang akan menjadi ujian pertama bagi konsolidasi gerakan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPRD Jawa Barat.