Jakarta, DigoID-Drama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang lagi viral banget. Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), ngomong blak-blakan soal mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang nunjukin ada masalah serius di balik pembangunan IKN.

Menurut Bhima, proyek ini seperti kejar tayang, buru-buru banget, jadi tata kelola berantakan, investasi belum nyampe target, dan masalah status tanah warga yang nggak kelar-kelar. "Ini proyek kejar tayang yang kalau diburu-buru juga berisiko. Bisa jadi masalah karena nggak sesuai dengan teknis juga atau regulasi ingin dibuat cepat-cepat," kata Bhima dikutip dari BBC News Indonesia, Jumat, 7 Juni 2024.

Bhima juga bilang, investor asing dan dalam negeri masih pada ragu buat masuk ke IKN karena nggak ada kepastian hukum soal status lahan di sana. Sementara itu, di acara groundbreaking IKN, Presiden Joko Widodo ngeklaim kalau Emaar Properties, perusahaan dari Uni Emirat Arab, bakalan investasi di IKN bulan depan.

"Saya nggak mau ngomong karena belum tanda tangan, gede banget. Kita tanda tangan Insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," kata Jokowi ke media waktu groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Selasa, 4 Juni 2024.

Hebohnya lagi, kunjungan Jokowi ke IKN ini cuma sehari setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatan mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mereka nggak kasih alasan jelas kenapa mundur.

Nah, masalah-masalah apa aja sih yang masih mengganjal di IKN?

Investasi Belum Nyampe Target

Di akhir Januari 2024, investasi yang masuk buat pembangunan IKN baru nyampe Rp47,5 triliun. Ini jauh banget dari target Rp100 triliun selama 2024. Angka ini juga jauh dari total anggaran pembangunan IKN yang diperkirakan Rp466 triliun menurut Bappenas. Meski pemerintah udah banyak promoin betapa menariknya IKN buat investor asing, daftar investornya masih didominasi perusahaan dalam negeri dan swasta.

Jokowi bilang, investor asing bakal bermitra sama investor lokal buat masukin modal ke IKN. Tapi, Yusuf Wibisono dari IDEAS bilang, pembiayaan IKN masih bakal banyak tergantung sama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tata Kelola Amburadul

Setelah Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur, isu tunggakan gaji di Otorita IKN kembali mencuat. Bambang sempat bilang di rapat dengan Komisi II DPR kalau dia dan wakilnya harus nunggu 11 bulan buat dapet gaji karena Perpres Nomor 13 tahun 2023 belum terbit.

“Kami masih nunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya saat ini. Kalau boleh jujur, saya dan Pak Dhony butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan gaji,” katanya di rapat dengar pendapat pada 29 Maret 2024.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo bilang tunggakan gaji udah dibayar lunas secara rapel. Tapi Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang, kejadian ini nunjukin tata kelola yang terburu-buru di Otorita IKN.

“Tata kelola dan kesiapan administrasinya nggak disiapkan dulu dengan matang karena terburu-buru, sehingga gaji terlambat bahkan ada ketakutan dari pejabat pelaksana,” ujar Bhima.

Pembebasan Lahan Masih Terkendala

Untuk isi jabatan Kepala Otorita IKN, Presiden Jokowi tunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN. Salah satu tugasnya adalah nyelesain masalah status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN.

Basuki bilang, pelaksanaan pembangunan IKN terhalang masalah status tanah antara hak guna usaha (HGU) yang jadi milik pemerintah dan tanah yang diklaim milik masyarakat setempat. Syarariyah, warga Desa Bumi Harapan, bilang keluarganya belum dapet sertifikat atas tanah yang mereka tempati sejak turun temurun, meski banyak tetangganya udah dapet ganti rugi dan pindah.

"Belum, sampai sekarang belum ada kabar karena katanya [tanah saya] HGU. Padahal saya udah tinggal di sini sejak kecil," kata Syarariyah.

Basuki janji akan nyelesain sengketa lahan secepat mungkin, dan bilang "pihak IKN yang akan mengalah" kalau nggak bisa diselesaikan.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di rapat DPR pada Maret 2024 bilang pihaknya bakal ngikutin mandat dalam UU nomor 21 tahun 2023 soal kepemilikan tanah. Pengadaan tanah bisa dilakukan secara langsung atau dengan relokasi kalau tanah itu nggak punya fungsi.

Namun, seringkali tanah yang dicap nggak punya fungsi itu udah ditempati masyarakat adat sejak lama. "Jadi kita nggak akan memberikan hak tanah tanpa evaluasi. Jadi untuk tanah kami benar-benar ngikutin apa yang sudah diputuskan di UU," ungkap Bambang pada rapat 18 Maret 2024.

Semua Dilakukan Demi 17 Agustus 2024?

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, suasana semakin panas dengan laporan BBC Indonesia, N. Adri. Di kawasan IKN, bagian sayap kiri patung Garuda raksasa karya I Nyoman Nuarta mulai terlihat bentuknya.

N. Adri berbincang dengan seorang pekerja konstruksi yang sedang sibuk mengerjakan finishing salah satu struktur patung tersebut. Untuk alasan keamanan, identitas pekerja ini disamarkan dan disebut sebagai Vino.

"Semua lembur sekarang. Kami ngebut kerjanya," ungkap Vino. Lembur bagi Vino berarti bekerja dari pukul 08.00 pagi hingga 22.00 WITA, padahal seharusnya jam kerjanya hanya sampai pukul 17.00 WITA.

Senada dengan Vino, Joko—juga bukan nama sebenarnya—mengisahkan bahwa manajemen IKN meminta pekerja untuk mempercepat proyek. "Kerja itu kejar-kejaran dengan target, harus sesuai prosedur dan targetnya. Jadi ya, kerja digeber terus," jelas Joko, yang baru saja kembali dari kampungnya usai libur Lebaran.

Meskipun klaim para pekerja ini belum bisa diklarifikasi, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana. "Ini baru tahap satu di 2024, nafasnya harus panjang sampai 2045," kata Bambang dalam rapat dengan DPR pada Maret 2024. Ia menambahkan bahwa mengikuti Tata Ruang dari awal adalah kunci untuk membangun kota dengan standar internasional.

Suara Masyarakat Adat Tak Didengar?

Proyek pembangunan Istana Negara sudah lebih dari 50% selesai, dengan tanda-tanda kerangka bangunan gedung kementerian dan apartemen ASN di sekitar area tersebut. Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembangunan sistem kelistrikan dan jalan tol yang menghubungkan IKN dengan bandara di Balikpapan.

Namun, ada juga cerita kurang sedap. Pada Februari 2024, sembilan petani ditahan karena diduga menghalangi proyek pembangunan Bandara VVIP IKN. Mereka akhirnya dilepas setelah Penjabat Bupati PPU, Makmur Marbun, meminta secara tertulis kepada Polda Kaltim.

Menurut Yusuf Wibisono dari Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Jokowi ingin memastikan IKN menjadi warisan utama pemerintahannya. Namun, proyek ini adalah proyek jangka panjang dengan biaya mahal dan dampak luas, terutama terkait pemindahan ibu kota negara.

Di sisi lain, masyarakat adat merasa terpinggirkan. Syarariyah, yang tinggal lima menit dari titik nol IKN, menegaskan bahwa tanah leluhurnya tak tergantikan oleh uang. Ia awalnya bahagia mendengar ibu kota akan pindah ke daerahnya, tapi kemudian kecewa saat menyadari warga lokal hanya menjadi penonton.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Bambang Susantono membantah pihaknya menggusur penduduk asli. Ia mengklaim bahwa kesejahteraan masyarakat adat tetap menjadi prioritas.

Namun, masalah lahan adat menjadi isu besar. Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi, mengungkapkan bahwa 30.000 hektar lahan adat tumpang tindih dengan izin konsesi perkebunan dan pertambangan, bahkan sebelum proyek IKN dimulai. Ini melibatkan setidaknya 16.800 jiwa dari 21 komunitas masyarakat adat.

Banyak Masalah Lingkungan, Flora dan Fauna Terancam!

Masalah lingkungan juga jadi sorotan. Direktur Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan bahwa wilayah sekitar IKN sudah lama mengalami kerusakan lingkungan akibat eksploitasi oleh perusahaan sawit, kayu, dan pertambangan. Kehidupan hewan endemik seperti pesut, bekantan, dan dugong juga terancam.

Menanggapi hal ini, Bambang Susantono menyatakan bahwa IKN akan dibangun dengan konsep kota hijau, di mana 65% area akan dihijaukan kembali. "UU peraturan pemerintah memberi amanah pada kami untuk melakukan 256 ribu hektar. 65% akan menjadi hutan tropis," ujar Bambang.

Presiden Jokowi meresmikan Pusat Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang akan menjadi pemasok bibit tanaman untuk penghijauan kembali area IKN dan sekitarnya. Jokowi menekankan pentingnya pusat persemaian ini agar bibit tanaman tersedia untuk program penghijauan.