Pemkot Bandung Konversi Angkot Jadi BRT
Selasa, 27 Desember 2022 14:15
Reporter : Siti Ninu Nugraha
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan
BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung terus menggodok transformasi transportasi angkutan umum. Volume kendaraan yang sudah terlalu banyak membuat angkutan umum menjadi solusi dari kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan memastikan sopir angkot akan tetap dilibatkan dalam transformasi ini.
"Pemkot Bandung sudah menggagas ada transformasi angkutan umum atau transformasi transportasi, konsepnya memang mirip seperti konversi," ujar Dadang di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 26 Desember 2022.
"Karena di Kota Bandung sudah terlalu banyak volume kendaraan yang ada, jadi dua angkot akan jadi satu atau tiga angkot jadi satu dengan mikro bus atau bus seperempat," lanjutnya.
Dadang mengatakan, setelah trayek Bus Rapid Transit (BRT) dioperasikan tentu akan bersinggungan dengan trayek Angkutan Kota (Angkot). Meski demikian, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah memastikan para sopir angkot nantinya bisa menjadi sopir bus.
"Pak Gubernur kan kemarin sampaikan jangan khawatir para supir angkot dengan adanya BRT, nanti akan menjadi bagian ekosistem sistem transportasi BRT, artinya nanti yang biasa jadi sopir angkot, nanti jadi sopir bus, jadi jangan khawatir pasti dilibatkan," ujar Dadang.
Sebelumnya, ada delapan bus bekas G20 yang diuji coba oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Bus listrik tersebut diuji coba untuk trayek Trans Metro Pasundan jurusan Dago – Leuwi Panjang.
Dadang mengatakan saat ini bertahap menuju pergantian ke mobil listrik untuk konsep go green. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi pencemaran udara.
"Kita kan bertahap kesana (mobil listrik) karena konsepnya go green, kemaren isu degradasi pencemaran udara itu harus disikapi kemaren arahan Gubernur seperti itu, jadi kita beralih ke mobil listrik," ujar Dadang.
Pada 2023 mendatang, Pemerintah Provinsi dan Kota atau Kabupaten harus menyiapkan konsep perencanaan transportasi. Menurut Dadang, pemerintah harus komitmen untuk mewujudkan rencana tersebut.
"Pada 2023, Pemerintah Provinsi dan Kota atau Kabupaten harus sudah menyiapkan, makannya kemarin sesuai yang disampaikan Pak Gubernur, konsep perencanaan transportasi ini yang mahal adalah komitmen," ujar Dadang.
"Makannya nanti di tahun 2023, mungkin di minggu kedua akan berkumpul para kepala daerah untuk berkomitmen, kemarin kan pejabat yang datang silih berganti, kalo komitmennya tidak kuat kan tidak akan jadi," lanjutnya.