PDIP Baru Sadar Kadernya Pindah ke PSI? Gelombang Migrasi Itu Sudah Terjadi Bertahun-tahun

DigoID, - PDI Perjuangan akhirnya mengakui adanya perpindahan kader ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun pengakuan itu justru memunculkan pertanyaan baru, kenapa baru sekarang disadari?

Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa partainya tengah mencermati berbagai manuver PSI di daerah. Mulai dari pendekatan kepada anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai.

Pernyataan itu disampaikan di tengah menguatnya wacana Presiden ke-7 Joko Widodo akan bergabung dengan PSI.

Masalahnya, migrasi kader PDIP ke PSI bukan fenomena baru.

Di sejumlah daerah, perpindahan itu sudah terjadi jauh sebelum isu Jokowi masuk PSI menjadi perbincangan nasional.

Di Sumatera Selatan misalnya, nama Heri Amalindo menjadi salah satu figur yang cukup mencolok. Mantan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dua periode itu memilih berlabuh ke PSI. Jejak serupa juga diikuti mantan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir, Abdianto.

Masih di Sumatera Selatan, terdapat mantan anggota DPRD Sumsel Erwin serta mantan anggota DPRD Palembang Tony yang ikut bergabung dengan PSI.

Gelombang yang sama juga terlihat di Kalimantan.

Dato Usman, mantan anggota DPRD Kota Samarinda, tercatat bergabung dengan PSI. Begitu pula Haji Muhammad Nur, mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tanah Laut yang memutuskan meninggalkan partai berlambang banteng tersebut.

Di Pulau Jawa, fenomenanya bahkan lebih menarik.

Tiga mantan anggota DPRD Kota Solo yang sebelumnya berasal dari PDIP memilih pindah ke PSI. Mereka adalah Ginda Ferachtriawan, Dia Retno Puspitasari, dan Wawanto.

Solo bukan kota sembarangan bagi PDIP. Kota itu selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu basis politik terkuat partai tersebut sekaligus daerah yang melahirkan karier politik Jokowi.

Karena itu, perpindahan kader dari Solo memiliki makna politik yang lebih besar dibanding sekadar perpindahan anggota partai biasa.

Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa perpindahan kader PDIP ke PSI sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan terjadi di berbagai wilayah.

Karena itu, ketika PDIP baru menyatakan sedang mengawasi pergerakan PSI saat ini, publik bisa saja mempertanyakan efektivitas deteksi internal partai terhadap dinamika kadernya sendiri.

Apalagi selama beberapa tahun terakhir perhatian publik lebih banyak tertuju pada konflik terbuka antara elite PDIP dan Jokowi.

Di tengah ketegangan itu, PSI justru bergerak membangun jaringan politik di tingkat daerah dan merekrut sejumlah tokoh yang sebelumnya memiliki hubungan dengan PDIP.

Bagi PSI, perpindahan kader-kader berpengalaman tentu menjadi keuntungan. Mereka tidak perlu membangun mesin politik dari nol karena mendapatkan figur yang sudah memiliki basis massa dan pengalaman elektoral.

Sebaliknya, bagi PDIP, fenomena ini bisa menjadi alarm.

Perpindahan kader bukan hanya soal kehilangan anggota. Dalam politik, migrasi kader sering menjadi indikator adanya ketidakpuasan, perbedaan arah, atau menurunnya ikatan emosional dengan partai.

Karena itu, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi berapa banyak kader PDIP yang pindah ke PSI.

Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa mereka pindah, dan mengapa partai baru terlihat khawatir setelah gelombang itu berlangsung cukup lama.

Sebab dalam politik, kehilangan satu kader mungkin hal biasa. Tetapi ketika perpindahan terjadi di banyak daerah dan melibatkan tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan strategis, itu bukan lagi sekadar perpindahan individu. Itu bisa menjadi sinyal perubahan peta kekuatan politik yang sedang berlangsung.