Jakarta, DigoID-Ada update penting nih dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mereka lagi minta tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun ke DPR RI buat tahun anggaran 2025. 

Sebelumnya, pagu indikatif mereka udah disepakati sebesar Rp 83,187 triliun. Ini disampaikan langsung oleh Sekjen Kemendikbudristek, Suharti, dalam rapat bareng Komisi X DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Rapat ini juga dihadiri sama Mendikbud Nadiem Makarim.

"RAPBN Kemendikbudristek sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar Rp 83,19 triliun. Kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib, baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga," ujar Suharti dalam rapat.

Suharti juga bilang kalau pagu indikatif terbaru ini lebih rendah dari anggaran pada 2023. Makanya, mereka minta tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun ke Komisi X DPR RI. Tambahan ini buat memastikan program-program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan bahkan dipercepat. Apalagi, mereka juga mau meningkatkan kualitas perguruan tinggi, termasuk swasta, baik akademik maupun vokasi.

Gini Rincian Anggarannya!

Berikut rincian penggunaan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Kemendikbudristek:

1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun - Rp 3.839.211.824

2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan - Rp 1.370.916.303

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran - Rp 7.675.022.010

4. Program Pendidikan Tinggi - Rp 8.564.014.353

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi - Rp 2.178.063.934

6. Program Dukungan Manajemen - Rp 1.385.930.657

Ada Dana 246 Triliun Buat Apa?

Selain itu, ada juga pembahasan soal dana yang ditransfer ke daerah termasuk dana desa, tapi fungsinya buat pendidikan masih dipertanyakan. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, mengangkat isu ini. “Kalau dilihat ada dana ditransfer ke daerah itu sangat besar, 346 triliun termasuk dana desa. Pertanyaannya di desa fungsi pendidikannya apa itu? Dilaksanakan nggak?” kata Nuroji.

Dia juga cerita kalau di kelurahannya, dana itu nggak jelas penggunaannya buat fungsi pendidikan. “Kalau saya sih, di kelurahan saya gak yakin juga bikin kursus atau apa gitu. Mungkin hanya untuk rapat-rapat barangkali,” lanjutnya.

DPR berharap adanya evaluasi atas anggaran ini, mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan. Nah, gimana nih menurut kalian? Semoga aja anggaran tambahan ini bener-bener bisa dipakai buat ningkatin kualitas pendidikan kita ya.